Aktivis buruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan aksi damai di depan kantor DPRD DI Yogyakarta, Rabu (12/2/2020). Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko
Aktivis buruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan aksi damai di depan kantor DPRD DI Yogyakarta, Rabu (12/2/2020). Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko

Lima Hal Janggal Terselip di Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional Omnibus Law Rangkuman Nasional
Medcom • 20 Februari 2020 11:31
Jakarta: Tak hanya Pasal 170 yang membuat rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja) memicu kontroversial. Dari ribuan halaman draf aturan sapu jagat itu, terselip banyak pasal yang dibuat terkesan asal.
 
Penelusuran News Research Center (NRC) Media Group menemukan sedikitnya ada lima hal yang dianggap janggal. Kelima hal itu perlu dipersoalkan secara hukum dalam proses pembentukan undang-undang yang sekarang telah berada di meja legislator.

1. Tidak ada asas keterbukaan

Meski draf rancangan sudah diserahkan pemerintah ke DPR, hingga kini belum ada draf dan naskah akademis rancangan itu yang dipublikasikan secara resmi. Sejauh ini, masyarakat hanya mendapatkan draf yang beredar melalui aplikasi percakapan daring. Draf yang beredar tersebut berisi 15 bab dan 73 pasal, serta informasi merevisi atas 79 undang-undang.
 
Bila merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), ketiadaan publikasi draf dan naskah akademis melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Yaitu, asas keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang itu juga mengharuskan pemerintah dan DPR menyebarluaskan rancangan undang-undang sejak tahap penyusunan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Soal keterbukaan ini juga sempat dikritik oleh Ombudsman. Komisioner Ombudsman melihat pemerintah hanya melibatkan unsur pengusaha dalam merumuskan pasal-pasal yang masuk ke Omnibus Law Cipta Kerja.
 
"Saya khawatir karena pemerintah tidak membuka pembahasan omnibus law ini ke banyak pihak, termasuk akademisi," kata Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih dalam sebuah diskusi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Desember 2019.
 
Selengkapnya baca: Ombudsman Desak Omnibus Law Dibahas Terbuka

2. Penyelundupan hukum

Dalam draf rancangan tersebut, terkesan ada upaya penyelundupan hukum dengan cara menghidupkan kembali ketentuan yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terdapat pada Pasal 166 yang menyebutkan bahwa peraturan daerah dapat dibatalkan dengan peraturan presiden.
 
Hal itu bertentangan dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa pengujian atau pembatalan peraturan daerah mutlak menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. Bila merujuk pada banyak pandangan ahli, sejatinya hanya dua pandangan soal kapan putusan MK dapat dinyatakan tidak berlaku lagi atau ketentuan yang telah dinyatakan inkonstitusional dapat dihidupkan kembali.
 
Pertama, suatu putusan MK akan berakhir apabila ada putusan MK terbaru yang membatalkan putusan sebelumnya atau melalui perubahan konstitusi. Kedua, jika terdapat beberapa putusan berbeda dalam perkara yang sama, yang harus dipatuhi adalah putusan pertama, kecuali bila terjadi perubahan konstitusi yang menetapkan ketentuan baru terkait dengan obyek putusan MK tersebut.
 
Intinya, putusan MK tidak dapat dibatalkan melalui undang-undang. Bila ingin menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional, caranya hanya dengan perubahan konstitusi. Dalam perkara pembatalan peraturan daerah yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja, jelas pemerintah telah melakukan penyelundupan hukum yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.
 
Salah satu penandanya bisa dibaca pada judul berita ini: AJI Tolak Revisi UU Pers Lewat Omnibus Law Cipta Kerja
 
Lima Hal Janggal Terselip di Omnibus Law Cipta Kerja
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Bogor melakukan aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2/2020). Foto: Antara/Arif Firmansyah

3. Hirarki perundangan

Mengatur mekanisme perubahan undang-undang di luar ketentuan UUD 1945. Hal ini terdapat pada Pasal 170 yang mengatur bahwa peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah undang-undang.
 
Pasal ini akan menghilangkan fungsi dan kewenangan legislasi DPR sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Selain itu, mekanisme pembentukan peraturan pemerintah tersebut tidak perlu melibatkan DPR. Pemerintah hanya perlu berkonsultasi dengan pimpinan DPR, dan itu pun sifatnya tidak wajib.
 
Kemudian, secara hierarki, peraturan pemerintah memiliki kedudukan lebih rendah dibanding undang-undang. Sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferior, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam perkara ini, sebaik apa pun peraturan pemerintah, ia tetap tidak dapat membatalkan atau mengubah undang-undang.
 
Pasal 166 RUU Cipta Kerja yang menyebutkan peraturan presiden bisa membatalkan perda juga bermasalah. Ketentuan itu bertentangan dengan konstitusi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV.
 
Sejumlah legislator juga mempertanyakan keberadaan pasal ini. Salah satunya bisa dibaca di berita ini: Pasal 170 RUU Cipta Kerja Diminta Dihapus

4. Pembentukan peraturan delegasi kontraproduktif dengan pembentukan Omnibus Law

Omnibus Law Cipta Kerja juga dianggap mengamanatkan pembentukan peraturan delegasi yang terlalu banyak. Berdasarkan penghitungan PSHK, RUU Cipta Kerja mengamanatkan pembentukan 516 peraturan delegasi yang terdiri atas 493 peraturan pemerintah, 19 peraturan presiden, dan 4 peraturan daerah.
 
Jumlah tersebut tentu kontraproduktif dengan pembentukan omnibus law yang bertujuan menyederhanakan jumlah regulasi. Alih-alih mempermudah birokrasi, banyaknya peraturan delegasi tersebut juga menambah beban birokrasi dalam membentuk aturan baru.
 
Bila merujuk Pasal 173 ayat (1) draf tersebut, pembentukan peraturan pelaksana juga harus disusun dalam waktu satu bulan setelah rancangan ini disahkan menjadi undang-undang. Adapun peraturan pelaksananya juga harus disesuaikan dalam waktu satu bulan. Artinya, pemerintah harus membentuk dan mengesahkan setidaknya 17 peraturan setiap hari.
 
Untuk memperkaya pandangan, bisa juga membandingkan dengan berita ini:Mengenal Konsep Omnibus Law
 
Lima Hal Janggal Terselip di Omnibus Law Cipta Kerja
Seorang buruh membawa poster Tolak Omnibus Law saat mengikuti aksi unjuk rasa di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha

5. Menabrak banyak norma dan berpotensi tidak dapat dijalankan

RUU Cipta Kerja juga terkesan tidak dirancang bagi masyarakat awam. Draf aturan ini sulit dipahami dan tidak semua orang bisa membacanya. Selain terdiri atas 1028 halaman, rancangan itu memuat banyak pasal yang sama. Ada pasal yang bahkan berulang hingga puluhan kali.
 
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyebut ada gelagat Omnibus Law Cipta Kerja menabrak UUD 1945.
 
"Menurut informasi ini sudah mulai ada gelagat, ada gejala yang melabrak ketentuan-ketentuan yang sudah ada," kata Din di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.
 
Selengkapnya baca: MUI Sebut Ada Gelagat Omnibus Law Menabrak UUD
 
Dari temuan NRC ini dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah hukum serius dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Wajar bila kemudian rancangan tersebut menuai banyak penolakan.
 
"Sebelum terlalu jauh melangkah, pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang persoalan tersebut. Jangan sampai pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja malah memperumit persoalan karena menabrak banyak norma dan berpotensi tidak dapat dijalankan," kata peneliti dari NRC, Saikhu Bagowi.
 

(UWA)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif