Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.

Mengenal Konsep Omnibus Law

Ekonomi perizinan Omnibus Law
Desi Angriani • 17 September 2019 17:36
Jakarta: Pemerintah belakangan memperkenalkan konsep omnibus law sebagai langkah mempermudah investor menanamkan modalnya di Indonesia.
 
Metode ini dapat menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.
 
Misalnya, pemerintah tengah merombak Undang-Undang (UU) pajak sekaligus, yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Ketiga UU tersebut nantinya bisa berada dalam satu perangkat Undang-Undang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Melalui omnibus law, pemerintah juga tidak perlu merevisi UU yang mempersulit kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, revisi membutuhkan waktu yang lama.
 
Maka tak heran, konsep ini dipercaya menjadi pelindung bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi. Apalagi selama ini kebijakan pusat dan daerah kerap berbenturan lantaran peraturan perundang-undangan.
 
Namun demikian, konsep ini dinilai kurang lazim diterapkan di Indonesia karena berbenturan dengan sistem hukum nasional. Omnibus law merupakan metode yang digunakan Amerika Serikat dan negara-negara penganut sistem common law dalam membuat regulasi mereka.
 
Sementara, pembuatan aturan di Indonesia mengacu pada sistem civil law yang banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa Kontinental.
 
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri Eduard Sigalingging mengatakan penerapan konsep ini semata untuk memudahkan pelayanan perizinan dalam rangka mendorong investasi.
 
Sedikitnya terdapat 74 aturan yang dianggap menghambat laju investasi. Rencananya puluhan aturan itu akan dibahas pada kepengurusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) periode yang baru. Aturan ini akan berada di bawah payung hukum bernama omnibus law.
 
"Sebenarnya bukan pergeseran, untuk mempermudah sebenarnya. Belum dapat semua datanya. Tapi setidaknya ada 73 UU sektor yang nanti berkaitan dengan pengaturan itu nantinya," katanya saat ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif