Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin. Foto: MI/Sumaryanto
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin. Foto: MI/Sumaryanto

MUI Sebut Ada Gelagat Omnibus Law Menabrak UUD

Nasional Omnibus Law
Antara • 22 Januari 2020 19:21
Jakarta: Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyoroti soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang omnibus law. Ia menyebut ada gelagat RUUomnibus law menabrak UUD 1945.
 
"Menurut informasi ini sudah mulai ada gelagat, ada gejala yang melabrak ketentuan-ketentuan yang sudah ada," kata Din di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.
 
Din berharap pemerintah sudah mempertimbangkan dengan matang ketika mengusulkan meleburkan sejumlah peraturan perundangan. Ia berharap omnibus law bukan semata demi investasi atau penyederhanaan regulasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami bukan pada posisi suuzan, menolak, menghalangi, tidak, tapi hanya mengingatkan," ungkapnya
 
Din memahami omnibus law bertujuan memudahkan pertumbuhan investasi. Ia mengingatkan investasi yang diakomodasi melalui omnibus law itu harus benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan bukan demi segelintir kelompok.
 
MUI, kata Din, sudah bersuara keras ketika Omnibus Law juga menyasar perbaikan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH). Menurut dia, jika tidak berhati-hati dalam revisi dan harmonisasi Undang-Undang (UU) JPH dengan unsur lainnya, maka aturan sertifikasi halal bisa bermasalah.
 
"MUI sudah bersuara keras karena itu akan mengulang prinsip sertifikasi halal. Umpamanya atau dan lain-lain sebagainya atau demi investasi memberi karpet merah kepada investor asing tapi mematikan pengusaha domestik," papar dia.
 
Dia juga mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam meloloskan RUU tentang omnibus law karena berpotensi berlawanan dengan konstitusi. MUI ingin mengingatkan pemerintah agar tetap pada komitmen untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.
 
"Jangan sampai bertentangan menyimpang apalagi menyeleweng dari UUD," paparnya.
 
Dia menyebut ada 115 undang-undang yang muncul setelah era reformasi, tetapi isinya justru bertentangan dengan konstitusi. Hal itu yang memicu terjadinya gelombang gugatan peninjauan kembali terhadap regulasi yang tidak sejalan dengan konstitusi.
 
"Dan tentu masyarakat termasuk umat Islam akan protes nanti jika ada ketentuan-ketentuan yang sudah baku kemudian ditabrak," pungkasnya.
 
Empat RUU tentang omnibus law dipastikan masuk daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Keempatnya yakni RUU Perpajakan, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Keamanan Laut.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif