Jakarta: Pemerintah diminta menyosialisasikan rencana dan penerapan peleburan undang-undang atau omnibus law. Konsep yang dicetuskan Presiden Joko Widodo itu dinilai masih abstrak di mata publik.
"Ini tugas Pak Jokowi dan tim membahas dengan sederhana, gunanya apa, isinya apa," kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Rabu, 22 Januari 2020.
Hasil temuan Indonesia Indicator, omnibus law menjadi salah satu dari 10 isu yang kerap dibicarakan di media sosial. Hal ini dinilai perlu menjadi peringatan bagi pemerintah membumikan omnibus law.
"Target wacananya luas, tapi strategi komunikasi kegunaan omnibus law untuk petani seperti apa contohnya," ujar Rustika.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan juga senada. Djayadi meminta pemerintah serius mengimplementasikan omnibus law.
Apalagi, kata dia, omnibus law menjadi program baru yang dijanjikan di periode kedua Jokowi. Program lain yang dicanangkan Kepala Negara dinilai hanya melanjutkan yang sudah ada.
"Ini akan menguap kalau tidak digarap khusus. Jangan hanya membangun jargon tanpa implementasi," tutur Djayadi.
Jakarta: Pemerintah diminta menyosialisasikan rencana dan penerapan peleburan undang-undang atau omnibus law. Konsep yang dicetuskan Presiden Joko Widodo itu dinilai masih abstrak di mata publik.
"Ini tugas Pak Jokowi dan tim membahas dengan sederhana, gunanya apa, isinya apa," kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Rabu, 22 Januari 2020.
Hasil temuan Indonesia Indicator, omnibus law menjadi salah satu dari 10 isu yang kerap dibicarakan di media sosial. Hal ini dinilai perlu menjadi peringatan bagi pemerintah membumikan omnibus law.
"Target wacananya luas, tapi strategi komunikasi kegunaan omnibus law untuk petani seperti apa contohnya," ujar Rustika.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan juga senada. Djayadi meminta pemerintah serius mengimplementasikan
omnibus law.
Apalagi, kata dia, omnibus law menjadi program baru yang dijanjikan di periode kedua Jokowi. Program lain yang dicanangkan Kepala Negara dinilai hanya melanjutkan yang sudah ada.
"Ini akan menguap kalau tidak digarap khusus. Jangan hanya membangun jargon tanpa implementasi," tutur Djayadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
