NEWSTICKER
Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Omnibus Law Diharap Manusiawi

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf Omnibus Law 100 Hari Jokowi-Maruf
Theofilus Ifan Sucipto • 22 Januari 2020 13:40
Jakarta: Ombudsman berharap rancangan undang-undang (RUU) omnibus law yang disusun pemerintah, manusiawi. Penyederhanaan peraturan tidak boleh merenggut hak masyarakat.
 
"Kalau tidak hati-hati, maka akan banyak pelanggaran hukum," kata anggota Ombudsman Laode Ida di Gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Januari 2020.
 
Menurut dia, omnibus law harus dibentuk dengan bijak. Dia khawatir proses yang cepat membuat omnibus law terbentur aturan yang sudah ada.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Boleh cepat, tapi harus tuntas. Jangan sampai aturan di-bypass (jalan pintas). Itu harus dideteksi," ujar Laode.
 
Laode meminta omnibus law tetap mengedepankan kepentingan warga, khususnya terkait perizinan pertambangan. Penerbitan izin harus mempertimbangkan keberadaan warga sekitar.
 
"Kalau rakyat dipaksa meninggalkan tempat karena kawasan tambang akan terjadi konflik vertikal," tutur Laode.
 
Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah menyepakati total 50 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Ada empat RUU yang berubah dari daftar sebelumnya.
 
"Pertama RUU tentang Bakamla (Badan Keamanan Laut) naik menjadi RUU prioritas 2020 yang menjadi usulan pemerintah. Itu akan di-omnibus law," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Dari daftar 50 RUU Prolegnas Prioritas, empat di antaranya adalah RUU omnibus law. Hal ini terdiri dari RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara.
 
Usulan mengenai RUU Cipta Lapangan Kerja beserta RUU Perpajakan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan periode kedua, Minggu, 20 Oktober 2019. Regulasi ini dibentuk menggunakan konsep omnibus law, yaitu satu UU yang mengamendemen beberapa UU.
 
Presiden memerintahkan jajarannya segera menuntaskan naskah akademik dan draf RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan. Kedua produk hukum tersebut harus rampung sebelum 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Selasa, 28 Januari 2020.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif