Ilustrasi hukum. Foto: Medcom.id
Ilustrasi hukum. Foto: Medcom.id

RKUHP Dinilai Lebih Baik dari Warisan Belanda

Nasional kuhp RUU KUHP rancangan kuhp
Siti Yona Hukmana • 22 September 2019 13:06
Jakarta: Pakar hukum pidana Universitas Al Alzhar, Suparji Ahmad, mendukung Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Suparji menilai sejumlah aturan baru dalam RKUHP lebih baik ketimbang KUHP warisan Belanda.
 
"Meteri pasal sudah melalui semacam batu uji yang berpedoman pada Pancasila, konstitusi, nilai-nilai budaya dan hukum-hukum yang berlaku di dunia yang beradab. Materinya relatif lebih baik," kata Suparji kepada Medcom.id, Minggu, 22 September 2019.
 
Dia mencatat tiga aturan baru yang masuk dalam Rancangan KUHP. Aturan itu menjadi kontroversi tapi tidak salah masuk dalam KUHP.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pertama, Pasal 217, 218, 219, 220 tentang Penghinaan pada Presiden dan Wakil Presiden. "Ini dalam rangka untuk menghormati presiden dan wakil presiden sebagai lembaga negara. Dalam penindakannya, harus delik aduan yakni presiden dan wakil presiden yang harus mengadu secara langsung," tutur dia.
 
Suparji menuturkan penghinaan pada presiden dan wakil presiden berupa menghina harkat dan martabat. Dia menyebut kritik dan saran masyarakat tidak akan dipidana. Suparji memastikan insan pers tidak akan terbelenggu.
 
Kedua, Pasal 417 tentang Perzinaan. Pasal perzinaan mengatur pidana bagi pelaku 'kumpul kebo' atau hidup bersama di luar pernikahan. Aturan termuat dalam Pasal 419 ayat 1.
 
Bunyinya, 'setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp10 juta)'
 
"Itu kan baik, tujuannya untuk melindungi masyarakat, menegakkan nilai-nilai agama, moralitas, kemudian untuk mencegah prostitusi. Kan yang mengadu keluarga, kepala desa bisa mengadu, tapi atas izin keluarga," tutur Suparji.
 
Ketiga, Pasal 251 tentang Aborsi. Dalam ayat 1 menyatakan 'setiap orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp200 juta)'
 
Suparji menyebut materi dalam pasal itu tidak berlaku bagi perempuan korban perkosaan. Pihak yang dikenakan aturan itu yakni praktik dukun yang menyediakan fasilitas aborsi.
 
"Aborsi karena hasil perkosaan itu boleh-boleh saja. Misalnya, ada orang diperkosa terus dia enggak mau keturunanya itu karena jelas itu hasil dari sesuatu enggak beradab, ya boleh saja asal izin medis," jelas dia.
 
Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan RKUHP. Jokowi mengaku mendengarkan masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP.
 
Dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR. Parlemen berencana mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna pemungkas periode 2014-2019, Selasa, 24 September 2019. Aturan baru itu bakal menggantikan KUHP peninggalan pemerintahan Hindia Belanda.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif