Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. MI/Rommy Pujianto.

'Kumpul Kebo' Bisa Dipidana

Nasional ruu kuhp
Arga sumantri • 19 September 2019 13:38
Jakarta: Revisi Kitab Undang-Undang (RKUHP) memuat aturan pidana bagi pelaku 'kumpul kebo' atau hidup bersama di luar nikah. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan 'kumpul kebo' dalam RKUHP masuk dalam delik aduan.
 
"Hidup bersama di luar pernikahan itu ada ancaman pidananya, tapi ini delik aduan," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2019.
 
Arsul menjelaskan perbedaan RKUHP dengan KUHP yang ada saat ini terletak pada pihak mana saja yang mengadu. Dalam RKUHP, pihak yang bisa mengadu diperluas. Mulai dari istri/suami, orang tua, dan anak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yang berhak mengadu selain orang-orang itu tadi ialah kepala desa," ujarnya.
 
Kepala desa bisa mengadukan pelaku 'kumpul kebo' dengan pertimbangan kenyamanan atau keamanan lingkungan. Aduan tetap diproses meski pihak keluarga pelaku kumpul kebo tak mempermasalahkan hal itu.
 
Politikus PPP itu paham aturan ini menimbulkan anggapan negara terlalu ikut campur dalam privasi masyarakat. Tapi, kata dia, hal itu hanya perbedaan filosofi berpikir, filsafat, dan kultur hukum.
 
Arsul menyebut masyarakat yang mempelajari hukum barat akan mempermasalahkan aturan 'kumpul kebo'. 'Kumpul kebo' tergolong kejahatan tanpa korban dalam hukum barat.
 
Pandangan berbeda dipahami masyarakat Timur seperti Indonesia. Arsul menyebut paradigma korban tak hanya individu tapi juga lingkungan sosial.
 
Ia mencontohkan umat muslim Indonesia percaya dengan ajaran kalau perbuatan zina bisa membuat lingkungan sekitar 'terkena apes'. Dalam ajaran Islam, kata dia, malaikat tak mau datang ke 40 rumah yang ada di sekitar tempat perzinaan.
 
"Itu kan namanya konsep victim less crime yang berbeda dengan yang dianut masyarakat barat. Ini kan bukan KUHP buat orang barat, ini kan untuk orang Indonesia," ungkapnya.
 
Berdasarkan draf RKUHP terkini per 15 September 2019, aturan pidana kumpul kebo termuat dalam Pasal 419. Berikut bunyinya:
 
Ayat 1
Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp10 juta).
 
Ayat 2
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.
 
Ayat 3
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya, sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya.
 
Ayat 4
Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
 
Ayat 5
Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif