Ilustrasi Gedung DPR. ANT/Yudhi Mahatma.
Ilustrasi Gedung DPR. ANT/Yudhi Mahatma.

Membedah Pasal Kontroversial RKUHP

Nasional RUU KUHP rancangan kuhp
Arga sumantri • 20 September 2019 20:02
Jakarta: Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sejumlah pasal dalam draf revisi tersebut dinilai kontroversial.
 
Berikut daftar sejumlah Pasal dalam draf RKUHP terkini per 15 September 2019, yang menuai kontroversi:

Penghinaan Presiden

Aturan penghinaan terhadap Presiden termuat dalam Bab II dengan judul Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Poin penghinaan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam empat pasal, yakni 217, 218, 219, dan 220.
 
Pasal 218
Ayat 1
Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Buku kesatu RKUHP menjelaskan denda kategori IV senilai Rp200 juta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ayat 2
Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
 
Pasal 219
Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
 
Pasal 220
Ayat 1
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
 
Ayat 2
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Perzinaan

RKUHP meluaskan makna zina dalam Pasal 417. Bunyinya:
 
Ayat 1
Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II (Rp10 juta).
 
Ayat 2
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya.
 
Ayat 3
Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
 
Ayat 4
Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
 
Pasal 417 ini disetujui Panja Revisi KUHP secara keseluruhan dengan penambahan penjelasan yang diambil dari rumusan awal, pada 15 September 2019. Rumusan penjelasan kalimat bukan suami atau istrinya, meliputi:
  • Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
  • Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
  • Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
  • Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
  • Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Pasal perzinaan juga mengatur pidana bagi pelaku 'kumpul kebo' atau hidup bersama di luar pernikahan. Aturan pidana 'kumpul kebo' termuat dalam Pasal 419. Berikut bunyinya:
 
Ayat 1
Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp10 juta).
 
Ayat 2
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.
 
Ayat 3
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya, sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya.
 
Ayat 4
Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
 
Ayat 5
Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pemilik Hewan yang Ceroboh

Bagi warga yang memiliki hewan peliharaan tampaknya harus lebih berhati-hati. Sebab, RKUHP mengatur pidana bagi pemilik hewan yang ceroboh.
 
Pasal 340 RKUHP mengatur pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp10 juta) bagi setiap orang yang:
a. Menghasut hewan sehingga membahayakan orang.
b. Menghasut hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta atau gerobak atau yang dibebani barang.
c. Tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan.
d. Tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya.
e. Memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Memperkosa hewan

Mereka yang berhubungan seksual dengan hewan juga bisa dipidana. Aturan ini termuat dalam Pasal 341 RKUHP, berikut bunyinya.
 
Ayat 1
Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:
a. Menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut.
b. Melakukan hubungan seksual dengan hewan.
 
Ayat 2
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III (Rp50 juta).
 
Ayat 3
Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku tindak pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Aborsi

Sejumlah aktivis perempuan menyoroti aturan RKUHP tentang aborsi. Sebab, aturan tersebut dinilai mengabaikan perempuan korban perkosaan.
 
Poin yang mengatur pidana pelaku aborsi termuat dalam Pasal 251 RKUHP. Berikut bunyinya:
 
Ayat 1
Setiap orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp200 juta).
 
Ayat 2
Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
 
Pidana aborsi juga termuat dalam Pasal 470, 471, dan 472. Bunyinya:
 
Pasal 470
Ayat 1
Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 
Ayat 2
Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
 
Ayat 3
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 
Pasal 471
Ayat 1
Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
 
Ayat 2
Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
 
Pasal 472
Ayat 1
Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 dan Pasal 471, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
 
Ayat 2
Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.
 
Ayat 3
Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.

Pelaku Santet/Teluh

Pasal 252
Ayat 1
RKUHP mengatur pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta), bagi setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain.
 
Pidana bisa diterapkan apabila karena perbuatannya menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik.
 
Pasal 252
Ayat 2
memperberat hukuman dengan aturan pidana tambahan satu per tiga dari total hukuman, apabila perbuatan dalam ayat 1 didapati unsur mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif