Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin berjuang selamatkan pemerintahannya. Foto: AFP
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin berjuang selamatkan pemerintahannya. Foto: AFP

Drama Politik ala Negeri Jiran

Internasional Anwar Ibrahim malaysia politik malaysia Sultan Abdulllah Shah Muhyiddin Yasin
Marcheilla Ariesta • 03 Agustus 2021 07:19
Jakarta: Kisruh politik Malaysia masih berlanjut. Pandemi covid-19 semakin memperkeruh situasi politik di Negeri Jiran.
 
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin menghadapi tuntutan mundur dari jabatannya. Ia dianggap tidak becus dalam merespons pandemi covid-19 di negara itu.
 
Memang, akibat pembatasan covid-19 yang diberlakukan, pertumbuhan ekonomi di Malaysia menurun. Hal ini disebabkan, banyak bisnis non-esensial ditutup sebagai bagian dari pembatasan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, di sisi pemerintah, pembatasan perlu dilakukan karena angka infeksi yang terus melonjak setiap harinya, membuat para tenaga kesehatan mulai kewalahan merawat pasien virus korona. Serba salah? Ya, begitulah!
 
Pada Kamis lalu, Muhyiddin secara mengejutkan mencabut status darurat covid-19. Padahal, pencabutan itu belum dilakukan dengan melalui konsultasi Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah.
 
Dari sini lah kisruh politik yang memang sudah kusut di Malaysia, makin keruh. Muhyiddin dituduh melakukan pengkhianatan dan didesak untuk mundur.
 
Desakan muncul setelah raja mencela pemerintahnya yang dilanda krisis karena menyesatkan parlemen. Ini merupakan teguran publik yang jarang terjadi dari raja yang dihormati.
 
"Pengumuman tentang pembatalan peraturan itu tidak akurat dan membingungkan anggota parlemen," kata sebuah pernyataan dari istana.
 
"Keputusan itu tidak hanya gagal untuk menghormati prinsip-prinsip kedaulatan hukum, tetapi juga merusak fungsi dan kekuasaan Yang Mulia sebagai kepala negara," imbuh pernyataan ini.

Didesak Oposisi

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mendesak Muhyiddin untuk mundur karena pemerintahnya telah "melanggar konstitusi, menghina institusi monarki konstitusional dan membingungkan parlemen".
 
Setelah itu, pada Senin, 2 Agustus 2021, jajaran pejabat kubu oposisi Malaysia beramai-ramai mendatangi gedung parlemen di Kuala Lumpur dalam mendesak pengunduran diri sang perdana menteri. Aksi dilakukan usai pemerintah Malaysia menunda sesi parlemen untuk jangka waktu yang tidak ditentukan atas alasan pengendalian covid-19.
 
Halaman Selanjutnya
"Kami berkumpul di sini untuk…
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif