“Penolakan hasil pemilu tidak dapat diterima dan para pemimpin kudeta harus dibuat untuk memahami bahwa ini bukanlah cara memerintah negara,” tegas Sekjen Guterres, seperti dikutip BBC, Kamis 4 Februari 2021.
Dewan Keamanan PBB sempat membahas kemungkinan pernyataan, tetapi Tiongkok memblokir segala bentuk kata-kata yang mengutuk kudeta tersebut. Sementara di saat pemimpin terpilih Myanmar, Aung San Suu Kyi ditahan ketika tentara merebut kekuasaan.
Baca: Tiongkok Blokir Kecaman DK PBB Terkait Kudeta Myanmar.
Polisi di Myanmar kemudian mengajukan beberapa tuntutan terhadap Suu Kyi, yang telah ditahan hingga 15 Februari. Baik Suu Kyi maupun Presiden Win Myint yang digulingkan tidak terdengar kabarnya sejak pengambilalihan tersebut.
Kudeta, yang dipimpin oleh panglima angkatan bersenjata Min Aung Hlaing, telah mendorong 11 anggota junta militer mengisi pos menteri.
Militer telah mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan berusaha untuk membenarkan tindakannya dengan menuduh kecurangan dalam pemilihan umum November lalu. Pemilu pada 8 November dengan jelas dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi.
Tidak bisa diterima
Sekjen Guterres menyerukan agar tatanan konstitusional dibentuk kembali di Myanmar. Ia berharap akan ada persatuan di Dewan Keamanan tentang masalah tersebut."Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal," katanya.
"Benar-benar tidak dapat diterima untuk membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat,” imbuhnya.
"Saya berharap itu akan memungkinkan untuk membuat militer di Myanmar mengerti bahwa ini bukanlah cara untuk bergerak maju,” sebutnya.
Baca: Myanmar Dikudeta Militer, AS Hentikan Bantuan ke Pemerintah.
Negara-negara Barat telah mengutuk kudeta itu tanpa syarat, tetapi upaya di Dewan Keamanan untuk mencapai posisi bersama gagal karena Tiongkok tidak setuju. China adalah satu dari lima anggota tetap dengan hak veto di dewan tersebut.
Beijing telah lama berperan untuk melindungi negara dari pengawasan internasional, dan telah memperingatkan sejak kudeta bahwa sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan.
Bersama Rusia, mereka telah berulang kali melindungi Myanmar dari kritik di PBB atas tindakan keras militer terhadap populasi minoritas Muslim Rohingya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
