“Penolakan hasil pemilu tidak dapat diterima dan para pemimpin kudeta harus dibuat untuk memahami bahwa ini bukanlah cara memerintah negara,” tegas Sekjen Guterres, seperti dikutip BBC, Kamis 4 Februari 2021.
Dewan Keamanan PBB sempat membahas kemungkinan pernyataan, tetapi Tiongkok memblokir segala bentuk kata-kata yang mengutuk kudeta tersebut. Sementara di saat pemimpin terpilih Myanmar, Aung San Suu Kyi ditahan ketika tentara merebut kekuasaan.
Baca: Tiongkok Blokir Kecaman DK PBB Terkait Kudeta Myanmar.
Polisi di Myanmar kemudian mengajukan beberapa tuntutan terhadap Suu Kyi, yang telah ditahan hingga 15 Februari. Baik Suu Kyi maupun Presiden Win Myint yang digulingkan tidak terdengar kabarnya sejak pengambilalihan tersebut.
Kudeta, yang dipimpin oleh panglima angkatan bersenjata Min Aung Hlaing, telah mendorong 11 anggota junta militer mengisi pos menteri.
Militer telah mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan berusaha untuk membenarkan tindakannya dengan menuduh kecurangan dalam pemilihan umum November lalu. Pemilu pada 8 November dengan jelas dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi.
Tidak bisa diterima
Sekjen Guterres menyerukan agar tatanan konstitusional dibentuk kembali di Myanmar. Ia berharap akan ada persatuan di Dewan Keamanan tentang masalah tersebut."Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal," katanya.
