Dalam upaya membuka kembali Bali, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggandeng Organisasi Pariwisata Dunia (WTO), salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani pariwisata.
Kerja sama Kemenlu-Kemenparekraf dengan UNWTO dalam mendorong pembukaan kembali Bali terwujud dalam lokakarya (workshop) pembangunan kapasitas mengenai pariwisata. Lokakarya ini digelar selama dua hari pada 7-8 Desember lalu.
"Workshop ini merupakan kolaborasi pertama UNWTO di Asia," kata Febryan A. Ruddyard, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, di sela acara Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 di Hotel Sofitel Nusa Dua Bali pada Kamis, 10 Desember 2020.
"Ini merupakan bukti konkret komitmen UNWO dalam menjaga pariwisata di negara-negara anggota," lanjutnya.
Mengenai pariwisata Bali, Sekretaris Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan bahwa sepanjang 2019, Pulau Dewata menyumbang 40 persen dari angka total wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Namun setelah kemunculan pandemi covid-19, angka tersebut merosot drastis.
Meski pandemi sudah berjalan hampir satu tahun, wisatawan asing masih ragu untuk mengunjungi situs-situs wisata, termasuk Bali, atas alasan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenparekraf telah menyiapkan protokol kesehatan dengan konsep Cleanliness, Health, Safety, Environment (CHSE).
Salah satu hal dalam CHSE ini adalah pemberian sertifikasi kepada hotel, restoran, dan tempat-tempat wisata di Bali. Sertifikasi nantinya diharapkan dapat membuat para wisatawan asing merasa aman saat berwisata di Bali.
"Panduan dari protokol kesehatan CHSE ini mengacu dari Kementerian Kesehatan, UNWTO, dan organisasi-organisasi internasional lainnya," ucap Adnyani. Ia menambahkan bahwa Kemenparekraf menargetkan 1.000 sertifikasi untuk pelaku usaha di Bali hingga akhir 2020.
Baca: Sektor Pariwisata Diharapkan Bangkit dengan Penerapan Protokol Kesehatan
Sementara itu Harry Hwang, Direktur UNWTO untuk kawasan Asia Pasifik, menyambut baik protokol kesehatan berbasis CHSE. Ia mengatakan protokol semacam itu dapat mempercepat pembukaan kembali Bali bagi turis asing.
Dalam kunjungannya ke Bali, Hwang telah melakukan kunjungan lapangan ke bandara dan beberapa tempat wisata untuk melihat persiapan pembukaan kembali.
"CHSE dibuat dari berbagai panduan, termasuk UNWTO, tentu saja kami 100 persen mendukung protokol ini. Soal sertifikasi hotel, restoran, dan tempat usaha, kami juga mendukung penuh hal tersebut," tutur Hwang.
Mengenai kapan Bali bisa dibuka kembali, UNWTO mengembalikannya ke Pemerintah RI. Ia menegaskan bahwa pembukaan kembali Bali tidak bisa diputuskan begitu saja oleh UNWTO.
"Apakah Bali sudah siap dibuka atau belum, pertanyaan ini harus diselesaikan oleh seluruh elemen terkait di Indonesia," pungkasnya.
Dari sisi pemerintah, proses pembukaan kembali Bali saat ini masih difokuskan pada persiapan infrastruktur. "Saat ini kita masih fokus pada langkah-langkah persiapan saat nanti Bali pada akhirnya dibuka kembali untuk menerima wisatawan internasional," ungkap Adnyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
