Takiyuddin telah mengumumkan pada hari Senin bahwa keadaan darurat selama berbulan-bulan tidak akan diperpanjang melampaui 1 Agustus, menambahkan bahwa enam peraturan darurat telah dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah pada 21 Juli.
Politisi oposisi telah menekan menteri pada apakah raja telah menyetujui pencabutan, tetapi Mr Takiyuddin mengatakan dia akan menjawab pertanyaan terkait Senin depan.
Namun, Istana Negara mengatakan pada hari Kamis bahwa Raja Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak memberikan persetujuan untuk mencabut peraturan darurat covid-19. Raja menggambarkan pernyataan menteri di parlemen sebagai "kontradiksi dan menyesatkan".
"Yang Mulia menekankan bahwa pernyataan menteri di parlemen pada 26 Juli tidak akurat dan telah menyesatkan anggota parlemen," tambah pernyataan Istana Negara itu.
Menyusul pernyataan istana, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengajukan mosi tidak percaya di parlemen, sementara Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menyerukan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengundurkan diri.
Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan situasi politik yang tidak stabil dapat membahayakan upaya untuk menyelesaikan masalah ekonomi Malaysia dan memerangi pandemi covid-19.
“Saya ingin menekankan bahwa pemerintah masih memiliki dukungan lebih dari 110 anggota parlemen. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat tetap tenang menghadapi tantangan tersebut situasi saat ini dan bersama-sama kita berdoa agar gejolak politik segera berakhir,” pungkas Ismail Sabri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
