Negara itu berada dalam kekacauan sejak peraih Nobel Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditangkap dalam kudeta militer. Suu Kyi bersama tokoh-tokoh lainnya, dituduh oleh junta mencurangi pemilihan 2020 yang dimenangkan NLD.
Penggulingan pemerintah Aung San Suu Kyi memicu protes jalanan besar tahun lalu, dan pasukan keamanan membunuh ratusan orang dalam tindakan keras yang diambil militer. Kekerasan itu yang mengarah pada pembentukan "pasukan pertahanan rakyat" untuk menghadapi tentara yang diperlengkapi dengan baik.
Baca: Myanmar Usai 1 Tahun Kudeta: Dipenuhi Kemiskinan, Ketakutan dan Ledakan.
Dalam beberapa hari terakhir, para aktivis telah mendesak orang untuk tinggal di dalam rumah dan bisnis tutup pada Selasa.
"Kami mungkin ditangkap dan menghabiskan hidup kami di penjara jika kami beruntung. Kami mungkin disiksa dan dibunuh jika tidak beruntung," kata aktivis pemuda Nan Lin, yang berharap unjuk rasa itu akan mengirimkan pesan kepada junta, seperti dikutip AFP.
Media pemerintah melaporkan bahwa penguasa militer Min Aung Hlaing pada Senin memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan untuk memfasilitasi pemilihan yang dijanjikan.
"Hal itu diperlukan untuk mengatur jalur yang benar untuk demokrasi multi-partai yang asli dan disiplin," kata Min Aung Hlaing dalam sebuah laporan di Global New Light of Myanmar, di mana ia berbicara tentang ancaman dari "penyabot internal dan eksternal" dan " serangan teroris dan penghancuran".
Surat kabar yang dikelola negara mengatakan bahwa pemerintah militer akan berusaha untuk mengadakan pemilihan baru begitu situasinya "damai dan stabil", tanpa memberikan tanggal.
Di kota utara Myitkyina, sebuah foto tanda yang dipasang oleh militer memperingatkan warga untuk tidak bergabung dengan protes diam atau menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun. Meskipun gambar kota yang diposting di media sosial pada hari Selasa menunjukkan sebagian besar jalan-jalan sepi.
Di Yangon, foto-foto di halaman media sosial yang dipasang oleh penyelenggara pemogokan menunjukkan protes kecil di mana orang-orang melemparkan cat merah ke tanah.
"Dampak dari seruan untuk pemogokan nasional tidak segera jelas. Setidaknya empat orang ditangkap di pusat kota Pathein karena menghasut protes diam-diam di media sosial," Ayarwaddy Times melaporkan.
?Aktivis Myanmar Siapkan Diri dalam Aksi Damai Memperingati Kudeta
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, dalam komentar menjelang peringatan kudeta, mendesak junta untuk mengizinkan akses kemanusiaan yang lebih besar.Junta menuduh PBB bias dan campur tangan, dan menolak untuk tunduk pada tekanan internasional. Amerika Serikat (AS), Inggris dan Kanada memasukkan lebih banyak orang yang terkait dengan junta ke daftar hitam.
Bagi warga Myanmar biasa, kehidupan sejak kudeta telah menjadi kesibukan dengan ekonomi yang melemah, pemadaman listrik secara teratur dan pembatasan internet. Sementara bagi sebagian orang, ketakutan terus-menerus untuk ditahan.
Pasukan keamanan menindak perbedaan pendapat telah menewaskan sedikitnya 1.500 orang dan menangkap 11.838 sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, sebuah kelompok aktivis yang dikutip oleh PBB. Junta membantah jumlah korban tewas.
Sementara untuk Aung San Suu Kyi, tokoh berusia 76 tahun itu diadili dalam lebih dari selusin kasus yang membawa hukuman maksimum gabungan lebih dari 150 tahun penjara. Ini merupakan tuduhan yang menurut para kritikus dirancang untuk memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke politik.
Dalam sebuah pernyataan bersama, para menteri luar negeri negara-negara termasuk Australia, Inggris, Korea Selatan, AS dan Kanada serta Uni Eropa mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan aliran "senjata, material, peralatan penggunaan ganda, dan bantuan teknis kepada militer Myanmar”.
Upaya diplomatik yang didukung secara internasional yang dipimpin oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah goyah, dengan kegagalan junta untuk menghormati komitmennya untuk mengakhiri permusuhan dan mendukung dialog yang membuat frustrasi anggota, termasuk Singapura.
"Kondisi di Myanmar untuk rakyat terus memburuk," kata Kementerian Luar Negeri Singapura dalam sebuah pernyataan yang menandai peringatan itu, yang menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan semua tahanan politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
