Yangon: Penguasa militer Myanmar telah mengancam akan memenjarakan pengunjuk rasa anti-kudeta yang mengambil bagian dalam ‘serangan diam’ pada Selasa 1 Februari 2022. Unjuk rasa diadakan untuk memperingati setahun sejak para jenderal merebut kekuasaan dari tangan Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.
Negara itu berada dalam kekacauan sejak peraih Nobel Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditangkap dalam kudeta militer. Suu Kyi bersama tokoh-tokoh lainnya, dituduh oleh junta mencurangi pemilihan 2020 yang dimenangkan NLD.
Penggulingan pemerintah Aung San Suu Kyi memicu protes jalanan besar tahun lalu, dan pasukan keamanan membunuh ratusan orang dalam tindakan keras yang diambil militer. Kekerasan itu yang mengarah pada pembentukan "pasukan pertahanan rakyat" untuk menghadapi tentara yang diperlengkapi dengan baik.
Baca: Myanmar Usai 1 Tahun Kudeta: Dipenuhi Kemiskinan, Ketakutan dan Ledakan.
Dalam beberapa hari terakhir, para aktivis telah mendesak orang untuk tinggal di dalam rumah dan bisnis tutup pada Selasa.
"Kami mungkin ditangkap dan menghabiskan hidup kami di penjara jika kami beruntung. Kami mungkin disiksa dan dibunuh jika tidak beruntung," kata aktivis pemuda Nan Lin, yang berharap unjuk rasa itu akan mengirimkan pesan kepada junta, seperti dikutip AFP.
Media pemerintah melaporkan bahwa penguasa militer Min Aung Hlaing pada Senin memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan untuk memfasilitasi pemilihan yang dijanjikan.
"Hal itu diperlukan untuk mengatur jalur yang benar untuk demokrasi multi-partai yang asli dan disiplin," kata Min Aung Hlaing dalam sebuah laporan di Global New Light of Myanmar, di mana ia berbicara tentang ancaman dari "penyabot internal dan eksternal" dan " serangan teroris dan penghancuran".
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
