Myanmar yang Tak Bisa ‘Move On’ dari Kudeta Militer

Yangon: Di pagi hari Senin 1 Februari 2021, militer Myanmar bergeliat menuju gedung parlemen di Naypyidaw. Tak disangka terjadi kudeta dan kekuasaan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi pun berakhir.
 
Kudeta dan kekuasaan junta militer bukan sesuatu yang asing di Myanmar. Perebutan kekuasaan oleh militer terhadap pemerintahan sipil bukan pertama kalinya terjadi. 
 
Seperti apa sejarah kekuasaan di Myanmar, berikut dirangkum Medcom.id dari berbagai sumber:

1. Kemerdekaan (1948-1962)
 
Sejarahnya, Myanmar menjadi negara merdeka dari kekuasaan Inggris pada 4 Januari 1948. Saat itu Myanmar bernama resmi Union of Burma dengan Sao Shwe Thaik menjadi presiden pertama dan U Nu sebagai perdana menteri pertama.
 
Nama Jenderal Aung San sangat kental dalam upaya kemerdekaan Myanmar saat itu. Dia menjadi sosok populer yang membawa negara keluar dari belenggu Inggris.
 
Pada 1947, Aung San menjai Wakil Ketua Dewan Eksekutif Myanmar, yang merupakan pemerintahan transisi dari Inggris. Namun pada Juli 1947, seorang lawan politik membunuh Aung San dan beberapa anggota kabinet.
 
Tidak seperti negara bekas jajahan Inggris lainnya, Myanmar tidak menjadi anggota negara Persemakmuran. 
 
Kekuasaan sipil Myanmar pun bertahan selama 15 tahun. Ketika kelompok etnis non-Myanmar mendorong otonomi atau federalisme, di samping memiliki pemerintahan sipil yang lemah di pusat, kepemimpinan militer melancarkan kudeta pada tahun 1962. 
 
Meskipun tergabung dan mengakui Konstitusi 1947, pemerintah militer berturut-turut menafsirkan penggunaan istilah 'federalisme' sebagai anti-nasional, anti-persatuan dan pro-disintegrasi. 
 
2. Kudeta 1962
 
Pada 2 Maret 1962, militer yang dipimpin oleh Jenderal New Win mengambil alih kekuasaan Myanmar melalui kudeta. Antara 1962 hingga 1974, Myanmar dikendalikan oleh dewan revolusi yang dipimpin oleh para jenderal.
 
Di masa ini seluruh aspek sosial seperti bisnis, media dan produksi dinasionalisasi. Myanmar dikuasai dalam bentuk sosialisme cara mereka sendiri, yang mencampurkan gaya Uni Soviet dan sentralisme dalam negeri.
 
Pada 1974, dibuat konstitusi Republik Sosialis Uni Burma. Hingga 1988, negara itu kemudian memperkenalkan sistem satu partai. Para jenderal kemudian mundur dan berkuasa melalui Burma Socialist Programme Party (BSPP).
 
Di masa ini Myanmar dianggap sebagai salah satu negara yang paling miskin. Pemerintah Ne Win saat itu dipenuhi dengan protes melawan militer. Tak kurang, militer pun bertindak keras terhadap apapun bentuk protes yang terjadi dan ini hampir sering terjadi.
 
Protes 7 Juli 1962 di Rangoon University menjadi kekerasan berdarah ketika 15 mahasiswa tewas dalam demo menentang militer. Sedangkan pada 1974 militer secara kasar membubarkan protes antipemerintah di saat pemakaman U Thant, seorang pahlawan yang menjadi Sekretaris Jenderal PBB.
 
Aksi unjuk rasa serupa pada 1975, 1976, dan 1977 juga diatasi dengan kekerasan oleh militer.