“Warga negara dan non-warga negara yang memiliki rumah di Malaysia, termasuk PR (Permanent Resident) dan mereka yang tinggal di sini di bawah program Malaysia My Second Home (MM2H), dapat menjalani karantina rumah di bawah perintah pengawasan rumah digital,” kata Muhyiddin dalam pidato yang disiarkan televisi pada Minggu 8 Agustus 2021, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin 9 Agustus 2021.
Hak istimewa lain yang diberikan kepada individu yang divaksinasi penuh termasuk mengizinkan pasangan menikah jarak jauh, kemudian melintasi perbatasan distrik atau negara bagian untuk bertemu. Sementara orangtua yang divaksinasi lengkap juga diizinkan untuk bepergian di dalam negeri untuk bertemu anak-anak mereka yang berusia di bawah 18 tahun.
Individu yang divaksinasi lengkap juga dapat memasuki masjid dan rumah ibadah non-Muslim lainnya untuk salat di negara tersebut.
Menurut pemerintah, seseorang dianggap divaksinasi lengkap 14 hari setelah diberikan dosis kedua vaksin covid-19 dua dosis, seperti Pfizer-BioNTech, AstraZeneca atau Sinovac.
Mereka yang menerima vaksin satu dosis seperti vaksin Johnson & Johnson atau CanSino harus menunggu 28 hari setelah suntikan untuk memenuhi syarat sebagai divaksinasi penuh.
Hak istimewa akan berlaku mulai 10 Agustus dan seterusnya, kata Muhyiddin, dan rincian lebih lanjut tentang hak istimewa akan dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Nasional (NSC) dalam waktu dekat.
Perdana menteri juga mengumumkan bahwa hak istimewa untuk sektor ekonomi sedang dipertimbangkan di Dewan Keamanan Nasional dan juga akan segera diumumkan olehnya.
“Keistimewaan ini bukan berarti kita bisa mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada,” tegasnya.
“Saya sudah perintahkan kepada Mendagri selaku ketua panitia pelaksana dan koordinasi kepatuhan SOP covid-19 untuk memastikan kementerian dan lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan penegakan dan kepatuhan terhadap hak-hak istimewa yang diberikan tersebut,” kata Muhyiddin.
Ia menambahkan, pemerintah tidak segan-segan mencabut semua hak istimewa yang diberikan jika ada ketidakpatuhan terhadap pedoman dan SOP. Perdana menteri mengatakan keputusan untuk memperpanjang hak istimewa ini pasti akan menimbulkan risiko peningkatan kasus harian.
"Tetapi pemerintah juga tidak bisa menganggap enteng manfaat dari vaksinasi penuh dan peran yang dimainkan hak istimewa ini terhadap kesehatan mental dan fisik masyarakat dan kegiatan ekonomi negara," ucap Muhyiddin.
Malaysia, yang memulai upaya vaksinasi pada Februari, telah memberikan lebih dari 23 juta dosis vaksin covid-19. Lebih dari 8,2 juta orang -,atau 35,3 persen dari populasi orang dewasa di negara itu,- telah divaksinasi penuh.
Pada Minggu, Negara Jiran telah mencatat lebih dari 1,26 juta infeksi dan 10.000 kematian.
Sementara itu, pemerintah juga telah mencabut pembatasan untuk mengatasi virus korona tertentu untuk negara bagian dan wilayah federal yang telah beralih ke fase kedua dan ketiga dari Rencana Pemulihan Nasional (NPR).
Makan di tempat, perjalanan lintas distrik dan kegiatan pariwisata domestik, misalnya, akan diizinkan untuk orang yang divaksinasi lengkap.
Penduduk di daerah ini juga akan dapat menikmati lebih banyak aktivitas non-kontak dan olahraga individu dan rekreasi, termasuk memancing, olahraga berkuda, hiking, memanah, dan golf.
Saat ini, Perlis, Sarawak, dan wilayah federal Labuan telah beralih ke fase ketiga NPR. Enam negara bagian lainnya, antara lain Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Penang, dan Sabah, berada di tahap kedua, sedangkan sisanya masih dalam tahap satu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
