Bandar Seri Begawan: Para pemimpin Asia Tenggara menegur pihak junta Myanmar yang tidak mengirim perwakilan non-politik untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN). Myanmar tidak mengirim wakil karena merajuk usai pemimpin junta tidak diundang ke pertemuan itu.
ASEAN mengatakan akan menerima tokoh non-politik dari Myanmar, tetapi junta menolaknya, dengan mengatakan mereka hanya akan menyetujui pemimpinnya atau menteri yang hadir.
Pada akhirnya para pemimpin negara Asia Tenggara itu dengan tajam mengkritik junta Myanmar ketika pertemuan puncak regional dibuka pada Selasa, 26 Oktober. ASEAN tidak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing karena mengabaikan peta jalan perdamaian yang disepakati enam bulan lalu.
Baca: Jokowi Sayangkan Myanmar Seolah Tak Ingin Dibantu ASEAN.
Bagi ASEAN, Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta 1 Februari, gagal untuk menghentikan kekerasan, permusuhan. Dia juga dianggap tidak memberikan peluang memungkinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan lawan, sebagaimana disepakati dengan ASEAN pada pertemuan khusus April lalu di Jakarta.
Keputusan itu merupakan penghinaan besar bagi militer Myanmar dan langkah berani yang langka oleh kelompok regional yang dikenal dengan kode konsensus, non-intervensi, dan keterlibatannya.
"Hari ini, ASEAN tidak mengeluarkan Myanmar dari kerangka ASEAN. Myanmar mengabaikan haknya," kata Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang akan menjadi ketua kelompok itu tahun depan.
"Sekarang kita berada dalam situasi ASEAN minus satu. Bukan karena ASEAN, tapi karena Myanmar,” tegas Hun Sen.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan ASEAN telah menyiapkan slot untuk Myanmar, tetapi mereka memilih untuk tidak bergabung.
Presiden Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya kepada para pemimpin menyayangkan ‘sikap tidak diinginkan’ Myanmar terhadap upaya diplomatik ASEAN.
"Keputusan ASEAN untuk mengundang perwakilan Myanmar di tingkat non-politik adalah keputusan yang berat, tetapi harus dilakukan," kata Retno.
"Presiden mengingatkan bahwa penting bagi kita untuk menghormati prinsip non-intervensi. Tetapi di sisi lain, kita berkewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip lain seperti demokrasi, pemerintahan yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional,” ujar Menlu Retno.
Sementara Perdana Menteri Lee Hsien Loong mendesak otoritas militer Myanmar untuk bekerja sama sepenuhnya dengan utusan ASEAN. Berbicara pada KTT ASEAN-AS ke-9 yang diadakan secara virtual, Lee mencatat bahwa Singapura tetap “sangat prihatin” tentang situasi di Myanmar, termasuk kekerasan yang sedang berlangsung.
“Kami kecewa dengan kurangnya kemajuan nyata dalam implementasi konsensus lima poin ASEAN,” tambahnya.
Militer Myanmar, yang memerintah negara itu selama sekitar 50 tahun terakhir, sangat menentang tanggapan ketat ASEAN yang tidak seperti biasanya. Junta menuduhnya menyimpang dari norma-normanya dan membiarkan dirinya dipengaruhi oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS).
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, yang dianggap sebagai pemimpin ASEAN yang paling dekat dengan Myanmar, mendesak negara itu untuk menerapkan peta jalan lima poin yang disepakati dengan ASEAN. Dia mengatakan masalah ini sangat penting untuk reputasi blok dan ujian tekadnya.
"Peran konstruktif ASEAN dalam mengatasi situasi ini sangat penting dan tindakan kami dalam hal ini akan berdampak pada kredibilitas ASEAN di mata masyarakat internasional," ucap Prayuth.
ASEAN membuat panggilan beberapa hari setelah utusan khusus Erywan Yusof mengatakan Dewan Administrasi Negara (SAC) yang berkuasa menolaknya akses yang cukup termasuk untuk menggulingkan, pemimpin terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi, yang didakwa dengan berbagai kejahatan.
Prayuth mengatakan dia berharap junta akan mempercayai niat ASEAN dan bahwa Erywan dapat segera mengunjungi Myanmar dan membuat "langkah pertama yang penting dalam proses pembangunan kepercayaan".
Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 1.000 orang dan menahan ribuan lainnya, banyak yang disiksa dan dipukuli, menurut utusan PBB, yang mengatakan serangan tentara di daerah sipil telah menyebabkan perpindahan besar-besaran.
Myanmar telah menolak itu sebagai bias dan dibesar-besarkan oleh sumber-sumber yang tidak dapat diandalkan dan menyalahkan ‘teroris’ yang bersekutu dengan bayangan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).
ASEAN mengatakan akan menerima tokoh non-politik dari Myanmar, tetapi junta menolaknya, dengan mengatakan mereka hanya akan menyetujui pemimpinnya atau menteri yang hadir.
Pada akhirnya para pemimpin negara Asia Tenggara itu dengan tajam mengkritik junta Myanmar ketika pertemuan puncak regional dibuka pada Selasa, 26 Oktober. ASEAN tidak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing karena mengabaikan peta jalan perdamaian yang disepakati enam bulan lalu.
Baca: Jokowi Sayangkan Myanmar Seolah Tak Ingin Dibantu ASEAN.
Bagi ASEAN, Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta 1 Februari, gagal untuk menghentikan kekerasan, permusuhan. Dia juga dianggap tidak memberikan peluang memungkinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan lawan, sebagaimana disepakati dengan ASEAN pada pertemuan khusus April lalu di Jakarta.
Keputusan itu merupakan penghinaan besar bagi militer Myanmar dan langkah berani yang langka oleh kelompok regional yang dikenal dengan kode konsensus, non-intervensi, dan keterlibatannya.
"Hari ini, ASEAN tidak mengeluarkan Myanmar dari kerangka ASEAN. Myanmar mengabaikan haknya," kata Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang akan menjadi ketua kelompok itu tahun depan.
"Sekarang kita berada dalam situasi ASEAN minus satu. Bukan karena ASEAN, tapi karena Myanmar,” tegas Hun Sen.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan ASEAN telah menyiapkan slot untuk Myanmar, tetapi mereka memilih untuk tidak bergabung.
Presiden Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya kepada para pemimpin menyayangkan ‘sikap tidak diinginkan’ Myanmar terhadap upaya diplomatik ASEAN.
"Keputusan ASEAN untuk mengundang perwakilan Myanmar di tingkat non-politik adalah keputusan yang berat, tetapi harus dilakukan," kata Retno.
"Presiden mengingatkan bahwa penting bagi kita untuk menghormati prinsip non-intervensi. Tetapi di sisi lain, kita berkewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip lain seperti demokrasi, pemerintahan yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional,” ujar Menlu Retno.
Sementara Perdana Menteri Lee Hsien Loong mendesak otoritas militer Myanmar untuk bekerja sama sepenuhnya dengan utusan ASEAN. Berbicara pada KTT ASEAN-AS ke-9 yang diadakan secara virtual, Lee mencatat bahwa Singapura tetap “sangat prihatin” tentang situasi di Myanmar, termasuk kekerasan yang sedang berlangsung.
“Kami kecewa dengan kurangnya kemajuan nyata dalam implementasi konsensus lima poin ASEAN,” tambahnya.
Militer Myanmar, yang memerintah negara itu selama sekitar 50 tahun terakhir, sangat menentang tanggapan ketat ASEAN yang tidak seperti biasanya. Junta menuduhnya menyimpang dari norma-normanya dan membiarkan dirinya dipengaruhi oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS).
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, yang dianggap sebagai pemimpin ASEAN yang paling dekat dengan Myanmar, mendesak negara itu untuk menerapkan peta jalan lima poin yang disepakati dengan ASEAN. Dia mengatakan masalah ini sangat penting untuk reputasi blok dan ujian tekadnya.
"Peran konstruktif ASEAN dalam mengatasi situasi ini sangat penting dan tindakan kami dalam hal ini akan berdampak pada kredibilitas ASEAN di mata masyarakat internasional," ucap Prayuth.
ASEAN membuat panggilan beberapa hari setelah utusan khusus Erywan Yusof mengatakan Dewan Administrasi Negara (SAC) yang berkuasa menolaknya akses yang cukup termasuk untuk menggulingkan, pemimpin terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi, yang didakwa dengan berbagai kejahatan.
Prayuth mengatakan dia berharap junta akan mempercayai niat ASEAN dan bahwa Erywan dapat segera mengunjungi Myanmar dan membuat "langkah pertama yang penting dalam proses pembangunan kepercayaan".
Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 1.000 orang dan menahan ribuan lainnya, banyak yang disiksa dan dipukuli, menurut utusan PBB, yang mengatakan serangan tentara di daerah sipil telah menyebabkan perpindahan besar-besaran.
Myanmar telah menolak itu sebagai bias dan dibesar-besarkan oleh sumber-sumber yang tidak dapat diandalkan dan menyalahkan ‘teroris’ yang bersekutu dengan bayangan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
