"Presiden Jokowi menyayangkan sikap Myanmar yang tidak menyambut uluran tangan ASEAN sebagai keluarga untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan kepada media.
Ia menambahkan, keputusan untuk hanya mengundang wakil Myanmar pada tingkat non-politik dalam KTT ASEAN kali ini adalah sebuah keputusan berat, namun harus dilakukan.
Istilah "perwakilan non-politik" keluar dalam pertemuan jajaran Menlu ASEAN beberapa hari lalu. Meski tidak secara eksplisit, ASEAN memutuskan tak mengundang junta Myanmar ke dalam KTT kali ini.
Meski begitu, layar untuk Myanmar dalam KTT tahun ini tetap disediakan, mengingat negara tersebut masih merupakan anggota ASEAN.
Baca: KTT ASEAN Dimulai Tanpa Kehadiran Myanmar
"Presiden mengingatkan kembali bahwa penting bagi kita semua untuk tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip-prinsip non-interferensi. Namun, di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam piagam ASEAN," serunya.
Prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN antara lain, demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional.
"Presiden menyampaikan, uluran tangan ASEAN harus tetap ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar," terang Retno.
Rakyat Myanmar, ujarnya, memiliki hak untuk hidup damai dan sejahtera. "Dan Indonesia mengharapkan demokrasi melalui proses inklusif, dapat segera dipulihkan di Myanmar," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
