Presiden Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya kepada para pemimpin menyayangkan ‘sikap tidak diinginkan’ Myanmar terhadap upaya diplomatik ASEAN.
"Keputusan ASEAN untuk mengundang perwakilan Myanmar di tingkat non-politik adalah keputusan yang berat, tetapi harus dilakukan," kata Retno.
"Presiden mengingatkan bahwa penting bagi kita untuk menghormati prinsip non-intervensi. Tetapi di sisi lain, kita berkewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip lain seperti demokrasi, pemerintahan yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional,” ujar Menlu Retno.
Sementara Perdana Menteri Lee Hsien Loong mendesak otoritas militer Myanmar untuk bekerja sama sepenuhnya dengan utusan ASEAN. Berbicara pada
KTT ASEAN-AS ke-9 yang diadakan secara virtual, Lee mencatat bahwa Singapura tetap “sangat prihatin” tentang situasi di Myanmar, termasuk kekerasan yang sedang berlangsung.
“Kami kecewa dengan kurangnya kemajuan nyata dalam implementasi konsensus lima poin ASEAN,” tambahnya.
Militer Myanmar, yang memerintah negara itu selama sekitar 50 tahun terakhir, sangat menentang tanggapan ketat ASEAN yang tidak seperti biasanya. Junta menuduhnya menyimpang dari norma-normanya dan membiarkan dirinya dipengaruhi oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS).
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, yang dianggap sebagai pemimpin ASEAN yang paling dekat dengan Myanmar, mendesak negara itu untuk menerapkan peta jalan lima poin yang disepakati dengan ASEAN. Dia mengatakan masalah ini sangat penting untuk reputasi blok dan ujian tekadnya.
"Peran konstruktif ASEAN dalam mengatasi situasi ini sangat penting dan tindakan kami dalam hal ini akan berdampak pada kredibilitas ASEAN di mata masyarakat internasional," ucap Prayuth.