Mullah Abdul Ghani Baradar salah satu pendiri Taliban diberitakan sudah kembali ke Afghanistan dari pengasingan selama ini di Qatar. Faksi-faksi dalam Taliban pun sedang bertemu dan melakukan perundingan untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan.
Sementara Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh melalui sosial media menyatakan dirinya sebagai Presiden yang sah berdasarkan konstitusi dan meminta rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Taliban.
Belum lagi Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dikhabarkan mengasingkan diri ke Uni Emirat Arab bersuara untuk pertama kali di sosial media dengan mengatakan siap berunding dengan Taliban.
Baca: Taliban Temui Mantan Presiden Afghanistan, Bahas Pemerintahan.
“Oleh karenanya sangat prematur bila Pemerintah Indonesia akan mengakui Taliban sebagai pemerintahan di Afghanistan,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam keterangan diterima Medcom.id, Jumat 20 Agustus 2021.
“Pemerintah perlu membiarkan politik internal di Afghanistan untuk berproses sebelum akhirnya ada pemimpin dari pemerintahan yang didukung oleh mayoritas rakyat Afghanistan,” tegasnya.
“Bila tidak dan memberikan pengakuan secara prematur terhadap Taliban maka Pemerintah Indonesia dapat dianggap mencampuri urusan domestik negara lain,” imbuh Hikmahanto.
“Pada saat ini terpenting bagi Indonesia adalah untuk menyerukan kepada dunia agar bersama-sama mengupayakan terhindarnya tragedi kemanusiaan di Afghanistan,” tuturnya.
Situasi yang tidak menentu secara politik saat ini mendorong masyarakat Afghanistan untuk keluar dengan cara apapun dari negerinya. Perempuan, anak-anak dan pria menyerbu pesawat udara yang hendak mengudara. Mereka berjalan berkilo-kilometer agar sampai ke perbatasan dan memasuki negara ketiga.
Mereka tidak mendapatkan makanan, minuman dan obat-obatan serta pakaian. Belum lagi mereka tidur dan melakukan kegiatan sehari-hari di alam terbuka.
Tragedi kemanusiaan ini menurut Hikmahanto, harus dihindari karena ini berkaitan dengan eksisitensi fundamental dari manusia terlepas dari asal, agama, ras maupun latar belakang lainnya.
Baca: Taliban Deklarasikan Nama Baru Negara Emirat Islam Afghanistan.
“Indonesia perlu menyerukan dan memberi bantuan konkret kepada rakyat Afghanistan berupa makanan, pakaian bahkan dana. Pemerintah perlu menyerukan PBB khususnya UNHCR untuk memberi perhatian yang maksimal,” ucap akademisi yang juga Rektor Universitas Jenderal A. Yani.
“Bahkan pemerintah perlu menghimbau negara-negara OKI untuk memberi dukungan finansial bagi kebutuhan mendasar manusia di Afghanistan,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga dinilai perlu menyerukan masyarakat dunia untuk mencegah terjadinya korban di Afghanistan dengan melakukan hal konkret tanpa bayang-bayang kepentingan politik. Intinya eksistensi manusia yang saat ini berada di Afghanistan harus diselamatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
