Pengamat: Indonesia Perlu Dorong Dunia Cegah Tragedi Kemanusiaan di Afghanistan

Jakarta: Politik internal di Afghanistan saat ini masih cair pasca pasukan Taliban menguasai kota-kota, termasuk Ibu Kota di Afghanistan.
 
Mullah Abdul Ghani Baradar salah satu pendiri Taliban diberitakan sudah kembali ke Afghanistan dari pengasingan selama ini di Qatar. Faksi-faksi dalam Taliban pun sedang bertemu dan melakukan perundingan untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan.
 
Sementara Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh melalui sosial media menyatakan dirinya sebagai Presiden yang sah berdasarkan konstitusi dan meminta rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Taliban.
Belum lagi Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dikhabarkan mengasingkan diri ke Uni Emirat Arab bersuara untuk pertama kali di sosial media dengan mengatakan siap berunding dengan Taliban.
 
Baca: Taliban Temui Mantan Presiden Afghanistan, Bahas Pemerintahan.
 
“Oleh karenanya sangat prematur bila Pemerintah Indonesia akan mengakui Taliban sebagai pemerintahan di Afghanistan,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam keterangan diterima Medcom.id, Jumat 20 Agustus 2021.
 
“Pemerintah perlu membiarkan politik internal di Afghanistan untuk berproses sebelum akhirnya ada pemimpin dari pemerintahan yang didukung oleh mayoritas rakyat Afghanistan,” tegasnya.
 
“Bila tidak dan memberikan pengakuan secara prematur terhadap Taliban maka Pemerintah Indonesia dapat dianggap mencampuri urusan domestik negara lain,” imbuh Hikmahanto.
 
“Pada saat ini terpenting bagi Indonesia adalah untuk menyerukan kepada dunia agar bersama-sama mengupayakan terhindarnya tragedi kemanusiaan di Afghanistan,” tuturnya.