Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Pengawas Haji 2019 Fahri Hamzah saat memimpin Pelaksanaan Haji DPR RI dengan Dirjen PHU dan Kadaker Madinah. Dibutuhkan diplomasi masif untuk mewujudkan kota mandiri bagi jemaah Indonesia.
“Seperti yang sudah disampaikan Pak Dirjen. Kalau kita baca inovasi 2019, salah satunya adalah zonasi. Sebenarnya kita sudah mengarah kepada kesimpulan bahwa Indonesia memerlukan sebuah kota mandiri di Haramain (Makkah-Madinah),” kata Fahri Hamzah, dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Agustus 2019.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Fahri menyebutkan, zonasi tersebut sangat dibutuhkan oleh jemaah Indonesia. Terlebih tahun ini jemaah Indonesia didominasi oleh lanjut usia, perempuan dan belum pernah ke luar negeri.
Dengan karakteristik tersebut, maka dibutuhkan sebuah kawasan khusus. Sehingga, pelayanan yang diberikan bisa dilakukan maksimal.
“Dan itu yang bekerja adalah diplomasi tingkat negara,” ujar dia.
Timwas Pelaksanaan Haji DPR RI terdiri atas pimpinan DPR dan beberapa komisi akan berada di Tanah Suci hingga 15 Agustus 2019. Selama pelaksanaan haji, Tim Pengawas akan berkoordinasi dengan Kemenag, Kemenlu dan jajarannya.
Selama menjalankan tugas, Timwas akan melihat penyelenggaraan haji secara lebih komprehensif. Dari pengamatan yang dilakukan, Timwas akan memberikan masukan langsung di lapangan maupun evaluasi menyeluruh selepas musim haji berakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ROS)
