FITNESS & HEALTH
63 Persen Sampah di TPA Organik, Indonesia Mulai Gerak Kurangi Metana
A. Firdaus
Selasa 26 Mei 2026 / 12:10
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Jakarta.
- Indonesia menjadi negara ASEAN ketiga yang mengimplementasikan proyek tersebut setelah Malaysia dan Filipina.
- Metana adalah gas yang terbentuk dari proses pembusukan bahan organik.
Jakarta: Pemerintah Indonesia mulai memperkuat langkah pengendalian emisi metana dari sektor sampah. Melalui kolaborasi bersama Pemerintah Republik Korea dan Global Green Growth Institute (GGGI), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Jakarta.
Program ini menjadi bagian dari upaya regional ASEAN untuk menekan laju perubahan iklim, khususnya dari emisi metana yang berasal dari pengelolaan sampah organik. Indonesia menjadi negara ASEAN ketiga yang mengimplementasikan proyek tersebut setelah Malaysia dan Filipina.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, mengatakan penanganan sampah organik kini menjadi prioritas penting dalam agenda iklim nasional. Pasalnya, komposisi sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Indonesia didominasi material organik hingga 63 persen.
Kondisi itu dinilai berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi metana yang diperkirakan mencapai 21 juta ton CO₂e. Metana adalah gas yang terbentuk dari proses pembusukan bahan organik, seperti sisa makanan, limbah ternak, sawah, hingga tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Dalam bahasa kimia, metana dikenal sebagai CH₄.
“Pengelolaan sampah bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan pilar krusial dalam aksi iklim kita. Melalui proyek AKCMM ini, Indonesia berkomitmen menghubungkan solusi praktis di lapangan dengan target penurunan emisi metana yang ambisius,” ujar Jumhur.
AKCMM merupakan program kerja sama tiga tahun senilai USD20 juta di bawah skema Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (PARMA). Program ini mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Korea melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF).
Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN, LEE Chul, menyebut mitigasi metana menjadi salah satu langkah paling efektif untuk memperlambat pemanasan global dalam jangka pendek.
Menurutnya, proyek AKCMM menjadi bentuk solidaritas Korea dan ASEAN dalam menghadapi krisis iklim melalui dukungan teknis maupun pendanaan yang konkret bagi negara-negara anggota.

Melalui kolaborasi bersama Pemerintah Republik Korea dan Global Green Growth Institute (GGGI), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Jakarta. Dok. Ist
“Mitigasi metana adalah salah satu upaya strategis untuk memperlambat pemanasan global. Proyek AKCMM mencerminkan solidaritas Korea-ASEAN dalam menghadapi krisis iklim global,” kata LEE Chul.
Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, San Lwin. Ia menilai pengurangan emisi metana tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan rendah karbon ASEAN.
Menurut San Lwin, proyek ini tidak hanya memperkuat kerja sama regional, tetapi juga membantu peningkatan kapasitas teknis dan implementasi aksi iklim yang lebih nyata di negara-negara ASEAN.
Sementara itu, Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser, menjelaskan bahwa proyek AKCMM dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah.
Fokus utama program ini adalah memperkuat sistem pengukuran emisi, menciptakan skema pembiayaan yang menarik bagi investasi hijau, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di kota-kota besar.
“Dengan memperbaiki sistem pengukuran emisi dan merancang skema pembiayaan yang tepat, kita tidak hanya mengurangi dampak gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sampah,” jelas Rowan.
Ke depan, implementasi AKCMM akan dikoordinasikan melalui Forum Kerja Nasional (FKN). Program ini difokuskan pada penguatan kebijakan, sistem pemantauan emisi, pengembangan proyek yang layak secara finansial, hingga penguatan dialog regional terkait aksi iklim.
Selain mendukung target RPJMN 2025–2029, proyek ini juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi hijau di kawasan Asia Tenggara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(FIR)
Program ini menjadi bagian dari upaya regional ASEAN untuk menekan laju perubahan iklim, khususnya dari emisi metana yang berasal dari pengelolaan sampah organik. Indonesia menjadi negara ASEAN ketiga yang mengimplementasikan proyek tersebut setelah Malaysia dan Filipina.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, mengatakan penanganan sampah organik kini menjadi prioritas penting dalam agenda iklim nasional. Pasalnya, komposisi sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Indonesia didominasi material organik hingga 63 persen.
Kondisi itu dinilai berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi metana yang diperkirakan mencapai 21 juta ton CO₂e. Metana adalah gas yang terbentuk dari proses pembusukan bahan organik, seperti sisa makanan, limbah ternak, sawah, hingga tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Dalam bahasa kimia, metana dikenal sebagai CH₄.
“Pengelolaan sampah bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan pilar krusial dalam aksi iklim kita. Melalui proyek AKCMM ini, Indonesia berkomitmen menghubungkan solusi praktis di lapangan dengan target penurunan emisi metana yang ambisius,” ujar Jumhur.
AKCMM merupakan program kerja sama tiga tahun senilai USD20 juta di bawah skema Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (PARMA). Program ini mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Korea melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF).
Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN, LEE Chul, menyebut mitigasi metana menjadi salah satu langkah paling efektif untuk memperlambat pemanasan global dalam jangka pendek.
Menurutnya, proyek AKCMM menjadi bentuk solidaritas Korea dan ASEAN dalam menghadapi krisis iklim melalui dukungan teknis maupun pendanaan yang konkret bagi negara-negara anggota.

Melalui kolaborasi bersama Pemerintah Republik Korea dan Global Green Growth Institute (GGGI), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Jakarta. Dok. Ist
“Mitigasi metana adalah salah satu upaya strategis untuk memperlambat pemanasan global. Proyek AKCMM mencerminkan solidaritas Korea-ASEAN dalam menghadapi krisis iklim global,” kata LEE Chul.
Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, San Lwin. Ia menilai pengurangan emisi metana tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan rendah karbon ASEAN.
Menurut San Lwin, proyek ini tidak hanya memperkuat kerja sama regional, tetapi juga membantu peningkatan kapasitas teknis dan implementasi aksi iklim yang lebih nyata di negara-negara ASEAN.
Sementara itu, Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser, menjelaskan bahwa proyek AKCMM dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah.
Fokus utama program ini adalah memperkuat sistem pengukuran emisi, menciptakan skema pembiayaan yang menarik bagi investasi hijau, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di kota-kota besar.
“Dengan memperbaiki sistem pengukuran emisi dan merancang skema pembiayaan yang tepat, kita tidak hanya mengurangi dampak gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sampah,” jelas Rowan.
Ke depan, implementasi AKCMM akan dikoordinasikan melalui Forum Kerja Nasional (FKN). Program ini difokuskan pada penguatan kebijakan, sistem pemantauan emisi, pengembangan proyek yang layak secara finansial, hingga penguatan dialog regional terkait aksi iklim.
Selain mendukung target RPJMN 2025–2029, proyek ini juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi hijau di kawasan Asia Tenggara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FIR)