- UU No 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety;
- UU No 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Basel Convention on Transboundary Movement on Hazardous Wastes and Their Disposal;
- UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- UU No 19 Tahun 2009 tentang Pengesehan Stockholm Convention on Persisten Organic Pollutants;
- Perubahan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pembentukan Saka Kalpataru, dan
- Pembentukan Hakim Lingkungan.
5. Dekade Kelima (2012-2022)
Di dekade ini, sejak Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2014, aspek pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan lebih mengemuka. Hal ini didorong oleh tantangan global yang semakin besar dalam Paris Agreement.Indonesia pun ikut sibuk pada agenda perubahan iklim pada aspek-aspek kebijakan dan mobilisasi sumber daya, keuangan, teknologi, dan investasi dengan prinsip kemitraan dan berorientasi hijau.
Baca: Pemerhati Lingkungan Sebut Ekonomi Sirkular jadi Kunci Pelestarian Bumi
Di dekade ini, sejumlah kebijakan terkait lingkungan hidup lahir di Indonesia. Meliputi:
- Undang-Undang 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention; dan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
