Penghargaan itu bahkan disebut bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahum 2012 tentang Pangan yang tidak membolehkan impor pangan selagi masih bisa diproduksi oleh petani di dalam negeri. Termasuk, Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
"Jadi, karena itulah sejak Presiden Jokowi, dia memang menekankan tidak akan impor beras. Itu saya pikir satu yang harus dihargai komitmen dia itu. Jadi karenanya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak mau impor beras, tidak bisa," kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih di Jakarta, Senin, 15 Agustus 2022.
Menurut Henry, kebijakan beras itu seharusnya bisa diimplementasikan untuk komoditas pangan lain. "Ya harusnya di komoditas yang lain, termasuk daging, untuk semuanya. Karena sesungguhnya Indonesia bisa untuk kacang kedelai bahkan juga terigu," ujarnya.
Swasembada beras juga didukung oleh pembangunan banyak irigasi pertanian oleh pemerintah. Meski demikian, kata dia, masih banyak yang harus dilakukan pemerintah terkait beras.
"PR-nya begini, petani yang produsen beras itu kehidupan kesejahteraannya belum membaik. Itu bisa dilihat secara sederhana dari nilai tukar petani (NTP) di mana NTP tiga tahun ini menurun," tegas Henry.
Baca: Raih Penghargaan IRRI, Pengamat Apresiasi Pemerintah Wujudkan Swasembada Beras |
Penurunan NTP menjadi indikator kerugian yang dialami petani pangan. Penurunan itu dipengaruhi mahalnya ongkos produksi tanaman padi.
"Jadi sebenarnya petani pangan dalam hal ini padi, ya semuanya merugi di sini. Mengapa terjadi penurunan? Karena harga pupuk-pupuk mahal, terus juga benih-benih juga naik," ucapnya.
