Bersamaan dengan itu, konsumsi pemerintah yang realisasinya sering rendah di awal tahun akan didorong untuk menggenjot perekonomian. Berdasarkan data BPS, sepanjang 2020 konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen pengeluaran yang tumbuh positif di angka 1,9 persen.
"Konsumsi pemerintah juga diharapkan yang biasanya kita ketahui pada triwulan I biasanya rendah sekitar 3-4 persen maka kita dorong supaya naik di kisaran 4-5 persen," kata Airlangga.
Meski mudik Lebaran bisa berimbas positif terhadap konsumsi masyarakat dan ujungnya terhadap perekonomian, namun mudik Lebaran di tahun ini akan kembali dilarang oleh pemerintah. Tujuannya guna memutus mata rantai penyebaran covid-19. Keputusan ini tentu harus tegas dan dijalankan maksimal oleh para pemangku kepentingan lainnya.
Aparat keamanan, Satgas Covid-19, dan pihak terkait yang berkepentingan wajib menjalankan tugas dengan sangat ketat dan tegas, terlebih menindak mereka yang melanggar aturan mudik Lebaran dan melanggar protokol kesehatan tanpa terkecuali. Masyarakat yang 'bermain kucing-kucingan' dengan petugas pun juga harus ditindak dan dicermati pergerakannya.
Jangan sampai larangan mudik Lebaran di tahun ini 'bobol'. Pasalnya tidak sedikit masyarakat di Indonesia yang sudah habis-habisan menjalankan protokol kesehatan dan bersabar melihat pandemi covid-19 bisa segera berakhir melalui tindakan dan aturan tegas dari pemerintah. Jangan sampai apa yang dilakukan sebagian masyarakat itu pupus oleh karena tidak ketegasan.
Di sisi lain, keputusan pemerintah terkait larangan mudik pada masa Idulfitri 2021 sudah mantap. Bahkan demi mencegah masyarakat mudik, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah menyiapkan strategi jitu. Kemenhub akan menerbitkan peraturan (Permenhub) dalam hal transportasi selama masa Idulfitri tahun ini dalam waktu dekat.
"Kami tetap konsisten untuk melaksanakan kebijakan larangan mudik. Hari ini kami tengah melakukan finalisasi Permenhub tersebut yang akan segera kami terbitkan dalam waktu dekat ini," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Budi Karya memastikan pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Satgas Penanganan Covid-19, kementerian/lembaga terkait, TNI/Plori, dan pemerintah daerah, dalam rangka penyusunan Peraturan Menhub tentang pengendalian transportasi di masa Idulfitri 2021.
"Jadi kami tegaskan lagi bahwa keputusan larangan mudik tahun ini sudah final. Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadinya lonjakan kasus covid-19," tegasnya.
Peran aktif masyarakat
Sementara itu, keputusan pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 dinilai tepat. Namun, aturan itu tak akan maksimal jika masyarakat tak berperan aktif mematuhinya. Artinya, semua pihak harus benar-benar ikut serta untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 agar pandemi segera berakhir dengan mematuhi aturan yang berlaku.
Epidemiologi dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan pergerakan orang tetap harus dibatasi karena penyebaran covid-19 hingga saat ini belum terkendali. Bahkan, trennya cenderung meningkat di tengah libur panjang.
