Berdasarkan catatan Medcom.id, Selasa, 8 Desember 2020, pesawat yang membawa vaksin covid-19 mendarat di Tanah Air pada Minggu, 6 Desember, sekitar pukul 21.25 WIB di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Vaksin itu dibawa oleh maskapai Garuda Indonesia dengan jenis Boeing 777-300ER.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan vaksin itu telah diuji secara klinis di Bandung, Jawa Barat, sejak Agustus 2020. Pemerintah masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang bakal tiba pada Januari 2021. Adapun vaksin covid-19 Sinovac tersebut merupakan produk jadi.
Selain itu, Indonesia juga akan menerima 15 juta dosis vaksin pada Desember 2020 dan 30 juta dosis vaksin dalam bentuk baku curah yang akan diproses oleh PT Bio Farma (Persero). Meski demikian, vaksinasi belum bisa dimulai. Sebab, masih ada serangkaian tahapan yang perlu dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sudah mengesahkan enam vaksin covid-19 yang digunakan di Indonesia yang salah satunya Sinovac. Hal itu tertuang dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksin Virus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan itu berlaku pada Kamis, 3 Desember 2020.
.jpg)
"Menetapkan jenis vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, PFizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd sebagai vaksin covid-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," tulis Kepmenkes.
IHSG menguat
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup menguat seiring dengan euforia kedatangan vaksin covid-19 di Indonesia. IHSG ditutup menguat 120,28 poin atau 2,07 persen ke posisi 5.930,76. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 20,07 poin atau 2,19 persen ke posisi 936,32.
Dilihat secara rinci, saham-saham emiten farmasi langsung merespons datangnya 1,2 juta dosis vaksin covid-19 ke Indonesia. Berdasarkan data RTI, Senin, 7 Desember 2020, saham PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), dan PT Indofarma Tbk (INAF) meroket hingga 14 persen.
Saham INAF hingga pukul 10.15 WIB tercatat melonjak 14,75 persen atau 500 poin ke level Rp3.890 per saham. Nilai transaksi saham INAF tercatat Rp88,84 miliar dengan volume sebanyak 22,82 juta saham. Sementara saham KLBF tercatat naik tipis 1,69 persen atau 25 poin dari posisi penutupan perdagangan kemarin ke level Rp1.500 per saham.
Sedangkan emiten KAEF melambung 13,24 persen atau 470 poin ke level Rp4.020 per saham. Nilai transaksi saham KAEF tertinggi dibandingkan KLBF dan INAF yakni mencapai Rp292,57 miliar dengan volume saham yang ditransaksikan sebanyak 72,19 juta saham.
"Penguatan IHSG dipicu adanya euforia terkait dengan kedatangan sebanyak 1,2 juta vaksin covid-19 buatan Sinovac dari Tiongkok ke Indonesia dengan pesawat Garuda Indonesia," kata Analis Bina Artha Sekuritas M Nafan Aji Gusta.
Secara sektoral, seluruh sektor meningkat dengan sektor industri dasar paling tinggi yaitu 3,72 persen, diikuti sektor manufaktur dan sektor aneka industri masing-masing 2,65 persen dan 2,45 persen. Penutupan IHSG diiringi aksi beli saham oleh investor asing yang ditunjukkan dengan jumlah beli bersih asing atau net foreign buy Rp359,45 miliar.
Sedangkan frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.327.753 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,84 miliar lembar saham senilai Rp17,32 triliun. Sebanyak 364 saham naik, sebanyak 126 saham menurun, dan sebanyak 138 saham tidak bergerak nilainya.
Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Friderica Widyasari Dewi berharap kedatangan vaksin bisa meningkatkan minat investasi di pasar modal. Kiki, demikian ia kerap disapa, menuturkan ekonomi Indonesia pada saat ini memang masih berjuang di tengah situasi pandemi.
Kalau menengok ke belakang, lanjutnya, tahun lalu hampir seluruh analis sangat optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa pandemi covid-19 hadir di awal 2020. Fenomena covid-19 tadinya cukup membuat pesimistis, tetapi indikator yang ada justru menunjukkan sesuatu yang luar biasa.
Nilai transaksi harian di BEI sudah hampir kembali ke masa sebelum pandemi. Tercatat sebelum covid-19, nilai transaksi sekitar Rp9 triliun per hari. Setelah covid-19, awal-awal turun Rp7 triliun per hari, tapi year to date nilai transaksi sudah mencapai Rp8,5 triliun per hari. Demikian juga dengan rata-rata frekuensi transaksi harian.
"Ini fenomena mengejutkan, yaitu bangkitnya investor domestik ritel di pasar modal Indonesia. Ini peluang yang harus ditangkap," ujarnya.
Bebaskan bea masuk dan pajak
Guna mengoptimalkan dampak positif dari kedatangan vaksin covid-19 pemerintah membebaskan biaya bea masuk maupun pajak impor untuk 1,2 juta vaksin covid-19 yang sudah datang asal Tiongkok. Pembebasan ini sebagai dukungan pemerintah untuk ketersediaan vaksin.
"Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi ini adalah sebesar Rp50,95 miliar. Untuk pembebasan bea masuk sebesar Rp14,56 miliar dan pajak dalam rangka impor Rp36,39 miliar," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: Kementerian Keuangan
Jumlah vaksin yang diimpor menurut dokumen adalah sebanyak 1,2 juta vial satu dosis vaksin dan 568 vial satu dosis vaksin untuk sampel pengujian. Pemenuhan administrasi impo ini sudah dipenuhi oleh PT Bio Farma (Persero).
Menurut catatan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, vaksin tiba Minggu malam, 6 Desember 2020. Impor berasal dari Sinovac Life Science Corporate Ltd Tiongkok dalam bentuk Sars Cov-2 Vaccine atau Verosel dengan nama penerima PT Bio Farma. Vaksin dikemas dalam 33 paket dengan berat bruto 9.229 kg dan sesuai dengan AWB PEK99463221.
"Nilai pabean dari impor vaksin diperkirakan sebesar USD20,57 juta," ungkap Ani, sapaan akrabnya.
Sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah melakukan dukungan terhadap keseluruhan pelayanan impor vaksin sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/2020. Pihaknya juga menjamin dukungan anggaran untuk pengadaan vaksin.
"Kemenkeu akan terus mendukung dari sisi penganggaran dan perencanaan pelaksanaan program vaksinasi covid, terutama yang akan dibayar oleh pemerintah," kata Ani.
Penanganan covid-19 di 2021
Lebih lanjut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp60,5 triliun untuk vaksin dan penanganan covid-19 di tahun depan. Anggaran tersebut termasuk pencadangan dari anggaran tahun ini. Pemerintah menegaskan pengadaan vaksin dan vaksinasi tidak bisa hanya dilakukan tahun ini saja.
Karenanya pemerintah mencadangkan Rp35,1 triliun untuk tahun ini, ditambah dengan alokasi untuk tahun depan sehingga totalnya mencapai Rp60,5 triliun. "Pada 2021, total anggaran kesehatan mencapai Rp169,7 triliun, di mana untuk penanganan vaksin dan penanganan covid adalah sebesar Rp60,5 triliun untuk 2021," kata Ani.
Jika dirinci anggaran vaksin dan penanganan covid-19 tahun depan terdiri dari anggaran pengadaan vaksin Rp18 triliun, antisipasi vaksinasi Rp3,7 triliun, sarana prasarana, laboratorium, litbang, dan PCR di Kemenkes Rp1,2 triliun dan BPOM Rp100 miliar.
Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran bantuan iuran JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III sebesar Rp2,4 triliun, serta carry over anggaran tahun ini sebesar Rp35,1 triliun.
"Saya ingin sampaikan, program vaksinasi tentu baru mulai dijalankan dan akan berjalan terus di 2021. Oleh karena itu, selain tadi adalah anggaran untuk 2020 yang sudah dicadangkan sebanyak Rp35,1 triliun, pada 2021 juga dianggarkan untuk vaksinasi," jelas dia.
Untuk penugasan PT Bio Farma (Persero), pemerintah akan melibatkan seluruh lembaga baik dalam maupun luar negeri. Sedangkan pengadaan direncanakan berjalan selama beberapa tahun, mulai dari tahun ini hingga 2021 dan 2022 sesuai kebutuhan.
Vaksinasi berbasis prioritas dan lokasi
Presiden Joko Widodo memerintahkan vaksinasi didasari tingkat risiko. "(Presiden Jokowi mengamanatkan) dua hal yang harus diperhatikan, di samping mereka yang berada di garda depan tapi juga lokasi, di mana terjadi penumpukan partikel virus itu yang lebih diutamakan," kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Pemerintah akan menggunakan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk menakar tingkat risiko. Jokowi, kata Muhadjir, tak mau pemberian vaksin dipukul rata tiap daerah. "Presiden minta ini menjadi perhatian sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien tidak asalkan hantam rata tapi betul-betul terseleksi," ujar Muhadjir.
Ia mengatakan kelompok pertama yang akan mendapat vaksin ialah tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan pelayan publik. Kedua ialah pelaku usaha, pramuniaga, pelayan, karyawan industri, dan tokoh agama.
Kelompok ketiga ialah seluruh tenaga pengajar mulai dari PAUD, hingga perguruan tinggi. Selanjutnya, ialah aparatur pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga anggota legislatif. Terakhir, penerima bantuan BPJS Kesehatan.
Lebih lanjut, Muhadjir menegaskan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin covid-19. "Dilaporkan kajian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI telah selesai dan sudah disampaikan untuk pembuatan fatwa dan sertifikasi halal vaksin oleh MUI," kata Muhadjir.
Muhadjir mengutip kaidah fikih, yang menggolongkan vaksin dalam hal darurat. Meski tak halal, vaksin bisa digunakan untuk mencegah terjadinya bahaya. Namun, dia menegaskan aturan kehalalan bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya bila ada vaksin yang memiliki status kehalalan, sehingga menggantikan vaksin sebelumnya.
"Kalau untuk menghindari kegawatan kedaruratan, maka itu wajib, bukan hanya boleh digunakan," kata Muhadjir.
Belum tentu pulih
Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho memprediksi tahap baru vaksinasi di Indonesia yang akan dimulai belum dapat memulihkan perekonomian pada tahun depan. Menurutnya, masih belum ada kepastian terkait seberapa efektif Vaksin Sinovac yang dipilih Indonesia untuk menekan penularan covid-19.
"Pertumbuhan ekonomi di tahun depan masih belum terlihat (positif) ya. Vaksin kita masih belum tahu efektivitasnya karena belum dapat lulus uji Badan POM," kata Andry.
Datangnya 1,2 juta dosis vaksin covid-19 dari Sinovac di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, harus melewati serangkaian tahapan yang membutuhkan waktu. "Yang diimpor kemarin baru melewati fase uji klinis satu dan dua dengan dosis yang sedikit. Proses vaksinasi memakan waktu, mengisyaratkan masyarakat tetap harus mengikuti protokol kesehatan," ungkap Andry.
Akibat protokol kesehatan ini, dinilai Andry, yang masih membatasi aktivitas masyarakat yang berdampak pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Namun, di satu sisi Andry memprediksi perekonomian di kuartal IV-2020 lebih baik pertumbuhannya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
Meski diperkirakan masih terkontraksi, dia menuturkan, perbaikan ekonomi kuartal IV didukung oleh permintaan domestik yang membaik. "Secara umum kita prediksi masih di kisaran minus dua persen untuk kuartal IV ini. Lebih baik dari capaian kuartal III. Tentunya hal ini didorong oleh mulai membaiknya kondisi permintaan domestik dan sektor ekonomi," pungkas Andry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id