"Cukup besar kompensasi yang bakal ditanggung dengan disparitas harga sekarang. Keputusan menaikan harga pertalite itu adalah keputusan korporasi. Pertalite bukan BBM bersubsidi," tegasnya.
Masyarakat diminta legowo jika harga pertalite bakal disesuaikan mengingat ada kenaikan harga minyak dunia yang bisa menambah inflasi dan memicu kenaikan harga barang. "Ini pilihan yang sulit tapi tetap harus dilakukan. Seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, menghadapi kenaikan harga minyak," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpandangan pemerintah dan Pertamina dapat meminimalkan potensi pergeseran konsumsi BBM dari pertamax yang nonsubsidi ke pertalite yang disubsidi dengan melarang kendaraan pemerintah dan BUMN mengisi BBM subsidi.
Selain itu, pemerintah dan Pertamina dapat melakukan seleksi kendaraan pribadi yang mengisi pertalite. "Misalnya, kendaraan mewah dengan kapasitas mesin ataupun merek tertentu dilarang mengisi BBM bersubsidi. Pengawasan terhadap tindak kecurangan juga perlu diperketat," ujar Josua.
Sinyal kenaikan
Sikap masyarakat yang menyerbu masyarakat tak ditampik cukup beralasan. Pasalnya, salah satu menteri kesayangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal akan ada kenaikan harga di beberapa lini. Tentu hal itu memberikan tekanan mengingat di Ramadan dan jelang Lebaran harga komoditas biasanya melonjak.Dalam hal ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal adanya kenaikan harga BBM jenis pertalite hingga gas LPG tiga kilogram. Pemerintah akan melakukan perhitungan dengan cermat dan melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tersebut.
"Overall akan terjadi (kenaikan) nanti pertamax, pertalite, kalau premium belum. Juga gas yang tiga kg (akan naik). Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, di September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah," kata Luhut.
Meski demikian, Luhut tak menjelaskan lebih lanjut soal rencana tersebut. Soal kenaikan harga BBM nonsubsidi pertamax, ia menjelaskan, banyak negara sudah menaikkan harga BBM mereka. Hal itu terjadi akibat kelangkaan minyak mentah karena konflik Rusia-Ukraina serta kelangkaan minyak nabati.
Luhut mengatakan Indonesia masih beruntung karena bisa mengelola ekonomi dengan lebih baik sehingga dampak konflik kedua negara tersebut tidak terlalu besar. Kenaikan harga pertamax yang diberlakukan per 1 April 2022, pun menurutnya, dilakukan lantaran asumsi harga minyak dunia dalam APBN sudah sangat jauh dengan harga minyak di lapangan.
"Kalau ditahan terus, jebol nanti Pertamina. Jadi terpaksa kita harus lepas," katanya.
Kondisi yang ada, lanjut Luhut, akan menyebabkan harga BBM harus dinaikkan. Begitu pula dengan harga LPG tiga kg. Namun, penyesuaian harga akan dilakukan bertahap. Jatah subsidi untuk rakyat kecil juga dipastikan tidak akan dihilangkan.
"Semua akan naik, tidak ada yang tidak akan naik itu. Jadi hanya bertahap kita lakukan. Ada yang disubsidi, masih tetap yang untuk rakyat kecil, seperti misalnya LPG tiga kg dari 2007 tidak naik harganya kan tidak adil," pungkas Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
