Ilustrasi kenaikan inflasi bakal tekan daya beli masyarakat - - Foto: dok MI
Ilustrasi kenaikan inflasi bakal tekan daya beli masyarakat - - Foto: dok MI

Bersiap Hadapi Inflasi

Desi Angriani • 21 Maret 2022 15:32

Melihat dua kasus tersebut, Rachmat Gobel menyebut masalah stok dan harga minyak goreng membutuhkan keberanian, ketegasan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan pendekatan kemanusiaan dari pemerintah terhadap produsen minyak goreng dan produsen CPO.
 
Produsen harus diajak bertanggung jawab terhadap ketersediaan barang di pasar, termasuk menentukan harga yang terjangkau bagi masyarakat kelas bawah.
 
"Tugas pemerintah mengatur dan bertindak di lapangan, bukan cuma ngomong dan mondar-mandir. Jangan jadi macan kertas dan jangan menjadi macan ompong. Pencabutan HET minyak goreng kemasan dan menaikkan HET minyak goreng curah sama saja membiarkan masyarakat kecil disorong untuk bertarung melawan raksasa pengusaha," tegasnya.

Tarif baru PPN picu inflasi

Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen pada April mendatang bakal mengerek angka inflasi di atas 1,4 persen secara bulanan.
 
Pasalnya, peluang kenaikan PPN akan direspons oleh pelaku usaha dengan melakukan penyesuaian harga karena ongkos produksi berpotensi meningkat. Kenaikan satu persen memang tampak kecil, tapi jika diakumulasikan nominalnya akan besar bagi industri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam tarif baru PPN ini, ada barang yang dikecualikan seperti bahan pokok, jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Namun kenaikan pajak untuk pakaian, pulsa, alat tulis, hingga mi instan tetap memukul masyarakat kelas bawah. Sebab, barang-barang tersebut dikonsumsi oleh semua kalangan.
 
Untuk sembako seperti beras, cabai, garam, jagung, sagu hingga telur dan buah-buahan yang dijual di pasar tradisional tidak dikenakan penambahan PPN. Namun, konsumen yang membeli barang pokok serupa di supermarket atau ritel modern tetap dikenakan PPN 11 persen.
 
Bersiap Hadapi Inflasi
Ilustrasi pajak sembako untuk barang-barang yang dibeli di ritel modern - - Foto: dok MI

Berikut faktor lain yang mendorong inflasi:

  1. kenaikan harga BBM 
  2. kenaikan tarif listrik nonsubsidi
  3. kenaikan tarif elpiji nonsubsidi
  4. momentum Ramadan dan Idulfitri
  5. tensi perang Rusia dan Ukraina yang mengerek kenaikan harga komoditas global
  6. penyesuaian suku bunga bank sentral
"Jadi selain PPN, invasi Ukraina juga dikhawatirkan serta risiko penyesuaian suku bunnga lebih cepat akan berdampak terhadap kenaikan produksi di level produsen dan bisa diteruskan ke level konsumen. Di sisi lain ada juga harga bahan pokok makanan, trennya masih akan meningkat, harus diperhatikan khususnya momentum saat ramadan dan lebaran dimana permintaan mengalami kenaikan," ungkap Direktur Center for Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira sata dihubungi Medcom.id, Senin, 21 Maret 2022.
 
Menurut Bhima, kenaikan tarif PPN bisa ditunda hingga tahun depan lantaran kondisi saat ini tidak tepat untuk memberlakukan kebijakan baru tersebut. "Ya memang PPN ini ditengah situasi global yang tinggi harus direvisi lagi, atau direview implementasinya apa bisa ditunda di April tahun berikutnya," tambah dia.
 
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai kenaikan tarif PPN hanya akan berdampak terbatas pada inflasi. Sebab, kontributor terbesar penyumbang inflasi adalah komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit, tempe, dan bawang merah.
 
Adapun sasaran inflasi pemerintah pada 2022 sebesar tiga plus minus satu persen year on year (yoy), atau lebih tinggi dari realisasi 2021 sebesar 1,87 persen year on year.
 
(Des)
Read All


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif