Jika biasanya hal-hal baru dimulai atau dimunculkan pada awal tahun sebagai resolusi, tampaknya tidak demikian dengan yang dilakukan Presiden Jokowi. Perubahan atau langkah baru dilakukan di akhir tahun dengan merombak beberapa menteri di kabinetnya dengan harapan bisa memaksimalkan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Medcom.id, Selasa, 29 Desember 2020, usai perombakan di kabinetnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri dan lima wakil menteri (wamen) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 23 Desember 2020. Pelantikan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Sedangkan pengangkatan wamen berdasarkan Keppres Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
Enam menteri baru yang didatangkan Jokowi di akhir tahun ini yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Kemudian, lima wamen yakni Wamen Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra, Wamen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury, Wamen Kementerian Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Wamen Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, dan Wamen Kementerian Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej.
Tuntaskan covid-19
Lebih lanjut, kehadiran menteri baru di akhir tahun ini dihadapkan pada tantangan teramat besar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, misalnya, mendapat tugas berat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena diminta menuntaskan masalah covid-19 di Tanah Air.
Presiden Jokowi ingin virus korona segera hilang dan agar semua murid bisa kembali sekolah. Selain itu, harapannya supaya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa membuka kembali usahanya. Tantangan tersebut sangat berat lantaran kasus covid-19 terus melonjak akhir-akhir ini.

Sumber: covid19.go.id
"Bapak Presiden minta agar segera bisa menangani masalah covid-19 ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi, dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali," ujar Budi.
Karena tugasnya tidak mudah, mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini meminta dukungan berbagai pihak. Mulai dari asosiasi dokter, rumah sakit, hingga akademisi. "Masalah ini adalah masalah yang sangat tidak mungkin kami lakukan sendiri, yang harus kami lakukan secara inklusif serta gotong royong," ujarnya.
Pekerjaan rumah berat
Posisi Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial RI juga menjadi sorotan. Pasalnya ia dihadapkan pada Pekerjaan Rumah (PR) berat usai pendahulunya, Juliari P Batubara, tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 2020.
Namun, Risma, biasa ia disapa, mengaku siap memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memperbarui data kependudukan. Risma berjanji akan bekerja transparan, termasuk membuka proses penyaluran bantuan.
"Kami akan updating data tentang penerima bantuan karena memang pasti ada selisih, hari ini diperbarui lalu ada yang meninggal, pindah, dan sebagainya, itu yang harus akan kita terus tangani. Kita lakukan dengan transparan dan tidak ada tunai. Kami akan gunakan semua transaksi elektronik," ujar dia.
Menurut dia, penyaluran bantuan secara elektronik akan meminimalisir penyalahgunaan. Selain itu, proses distribusi lebih cepat. "Kami akan gunakan elektronik yang cepat, sehingga perbaikan data dapat segera kami lakukan sehingga efektivitas data terjaga," kata Risma.
Ditantang hapus kebijakan ekspor benih lobster
Selain Menteri Sosial RI, posisi Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga menjadi sorotan. Kondisinya serupa lantaran Wahyu Sakti Trenggono yang resmi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) dihadapkan pada PR berat usai pendahulunya Edhy Prabowo tertangkap oleh KPK dalam dugaan ekspor benih lobster.
PR tersebut yakni eks Wakil Menteri Pertahanan itu ditantang menghentikan kebijakan ekspor benih lobster yang dinilai banyak persoalan. "Hentikan ekspor benih lobster. Itu saja dulu. Satu saja. Berani enggak? Saya tantang," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi.
%20dibawa%20petugas%20masuk%20gedung%20KPK_%20MI%20Susanto.jpg)
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (rompi oranye) dibawa petugas masuk Gedung KPK. FOTO: MI/Susanto
Dedi Mulyadi berpandangan ekspor benih lobster tidak menguntungkan bagi nelayan Indonesia. Bahkan, Dedi mengaku, Komisi IV DPR selalu getol mendesak eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengkaji ulang hingga menghapus kebijakan tersebut. Namun, tuntutan sebagian anggota dewan itu selalu terpental.
Ekspor benih lobster menjadi sorotan karena dianggap tidak menguntungkan bagi sektor perikanan Indonesia. Kebijakan ekspor benih lobster akhirnya membuat Edhy terjerumus. Dia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena melakukan praktik culas. Edhy terbukti menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster.
Tujuh perintah Jokowi
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tujuh perintah khusus kepada enam menteri yang baru dilantik. Perintah dari Jokowi yakni pertama para menteri baru menjauhi korupsi. Kedua, para menteri baru dilarang membawa visi misi sendiri. Para menteri hanya membantu mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.
Ketiga, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Kempat, jangan terjebak rutinitas yang monoton. Kelima, para menteri baru di kabinet untuk bekerja dengan orientasi pada hasil nyata. Keenam, para menteri harus mencari solusi dari masalah yang ada di lapangan. Ketujuh, para menteri baru harus serius dalam bekerja.
"Saya pastikan yang tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, bisa saya copot di tengah jalan," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, menirukan ucapan Jokowi.
Fadjroel menegaskan semua kebijakan Jokowi berdasarkan konstitusi dan sumpah Presiden di depan anggota MPR. Jokowi berjanji melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan umum yang merata.
"Presiden juga bersumpah akan mencerdaskan kehidupan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Setia, menjaga, dan membela ideologi Pancasila, UUD 1945, Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutur Fadjroel.
Dongkrak perekonomian nasional
Perombakan kabinet oleh Presiden Jokowi diapresiasi sejumlah pihak. Namun, apresiasi itu juga diiringi dengan harapan agar anggota baru di kabinet Presiden Jokowi bisa membantu upaya pemulihan ekonomi nasional. Apalagi saat ini ekonomi tengah mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming berpandangan langkan Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet adalah hal yang tepat. Dirinya menilai penunjukan menteri yang usianya terbilang masih muda akan memberikan energi baru di jajaran kabinet.

Ilustrasi: FOTO: MI/Sumaryanto
"Saya rasa ini keputusan yang tepat, untuk bisa untuk menghadapi bonus demografi dan pandemi covid-19. Ini akan menjadi energi baru untuk pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua, kondisi sekarang butuh energi anak muda," kata dia.
Jika melihat situasi dan kondisi sekarang ini memang perlu adanya percepatan untuk bisa membangkitkan perekonomian Indonesia yang kontraksi 3,49 persen di kuartal III. Karenanya diharapkan para menteri baru yang ditunjuk bisa memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia.
Kontribusi itu di antaranya seperti memberikan semangat baru dalam dunia usaha agar bisa menekan tingginya pengangguran dan nantinya berdampak terhadap mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keterlibatan pengusaha dalam pemulihan ekonomi menjadi penting karena pengusaha merupakan mitra yang bersentuhan langsung dengan dunia bisnis.
"Saat ini kita butuh energi anak muda, dengan adanya kader-kader terbaik Hipmi di jajaran menteri kita bisa berharap adanya perubahan yang akan dibawa melalui kebijakan mereka nanti. Insya Allah akan mendorong perekonomian nasional dan lahirkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya," kata Mardani.
Beri kesempatan para menteri baru bekerja
Kini, formasi kabinet baru telah terbentuk. Publik diminta menghormati perombakan kabinet tersebut dan memberikan kesempatan para menteri baru menunjukkan kinerjanya. Apalagi pandemi covid-19 berdampak pada berbagai dimensi terutama ekonomi, sosial, dan politik sehingga butuh kerja keras dari masing-masing pembantu Presiden.
"Kita berikan kesempatan kepada figur-figur baru tersebut untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk bangsa," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.
Meski demikian, Ace menyoroti beberapa pos menteri yang memiliki tugas berat di tengah pandemi covid-19. Pertama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Suksesor Terawan Agus Putranto itu harus memastikan penanganan kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama. Dia juga harus memastikan program vaksinasi covid-19 aman, efektif, dan merata.
Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno juga dinilai memikul tugas berat, yakni memulihkan sektor yang paling terdampak covid-19. Dia menunggu gebrakan Sandiaga seperti Program One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK OCE).
Apalagi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memberi kontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi pascapandemi. "Ayo, buktikan Bang Sandi!" pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id