Menteri Baru di Akhir Tahun

Pekerjaan rumah berat
 
Posisi Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial RI juga menjadi sorotan. Pasalnya ia dihadapkan pada Pekerjaan Rumah (PR) berat usai pendahulunya, Juliari P Batubara, tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 2020.
 
Namun, Risma, biasa ia disapa, mengaku siap memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memperbarui data kependudukan. Risma berjanji akan bekerja transparan, termasuk membuka proses penyaluran bantuan.

"Kami akan updating data tentang penerima bantuan karena memang pasti ada selisih, hari ini diperbarui lalu ada yang meninggal, pindah, dan sebagainya, itu yang harus akan kita terus tangani. Kita lakukan dengan transparan dan tidak ada tunai. Kami akan gunakan semua transaksi elektronik," ujar dia.
 
Menurut dia, penyaluran bantuan secara elektronik akan meminimalisir penyalahgunaan. Selain itu, proses distribusi lebih cepat. "Kami akan gunakan elektronik yang cepat, sehingga perbaikan data dapat segera kami lakukan sehingga efektivitas data terjaga," kata Risma.
 
Ditantang hapus kebijakan ekspor benih lobster
 
Selain Menteri Sosial RI, posisi Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga menjadi sorotan. Kondisinya serupa lantaran Wahyu Sakti Trenggono yang resmi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) dihadapkan pada PR berat usai pendahulunya Edhy Prabowo tertangkap oleh KPK dalam dugaan ekspor benih lobster.
 
PR tersebut yakni eks Wakil Menteri Pertahanan itu ditantang menghentikan kebijakan ekspor benih lobster yang dinilai banyak persoalan. "Hentikan ekspor benih lobster. Itu saja dulu. Satu saja. Berani enggak? Saya tantang," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi.
 

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (rompi oranye) dibawa petugas masuk Gedung KPK. FOTO: MI/Susanto
 
Dedi Mulyadi berpandangan ekspor benih lobster tidak menguntungkan bagi nelayan Indonesia. Bahkan, Dedi mengaku, Komisi IV DPR selalu getol mendesak eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengkaji ulang hingga menghapus kebijakan tersebut. Namun, tuntutan sebagian anggota dewan itu selalu terpental.
 
Ekspor benih lobster menjadi sorotan karena dianggap tidak menguntungkan bagi sektor perikanan Indonesia. Kebijakan ekspor benih lobster akhirnya membuat Edhy terjerumus. Dia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena melakukan praktik culas. Edhy terbukti menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster.
 
Tujuh perintah Jokowi
 
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tujuh perintah khusus kepada enam menteri yang baru dilantik. Perintah dari Jokowi yakni pertama para menteri baru menjauhi korupsi. Kedua, para menteri baru dilarang membawa visi misi sendiri. Para menteri hanya membantu mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.
 
Ketiga, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Kempat, jangan terjebak rutinitas yang monoton. Kelima, para menteri baru di kabinet untuk bekerja dengan orientasi pada hasil nyata. Keenam, para menteri harus mencari solusi dari masalah yang ada di lapangan. Ketujuh, para menteri baru harus serius dalam bekerja.
 
"Saya pastikan yang tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, bisa saya copot di tengah jalan," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, menirukan ucapan Jokowi.