Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah utang pemerintah mengalami kenaikan mencapai Rp1.413 triliun. Pasalnya pada Februari 2020 utang pemerintah tercatat Rp4.948 triliun. Kenaikan ini didorong meningkatnya belanja pemerintah.
"Perlu dicatat, kami pembiayaan bagian dari pengelolaan APBN keseluruhan, tadi kami sampaikan untuk APBN 2021 kita punya defisit anggaran 5,7 persen PDB atau Rp1.006,4 triliun dan itu coba dikelola dan kita carikan pembiayaan sepanjang tahun," ungkapnya.
Sementara untuk realisasi pembiayaan utang hingga akhir Februari 2021 mencapai Rp273 triliun. Realisasi pembiayaan utang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp271,4 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp1,6 triliun.
Kebijakan fiskal dan moneter
Lebih lanjut, Menkeu menyebut, kebijakan countercyclical baik dari sisi fiskal maupun moneter harus terus dilakukan agar dapat meminimalisir implikasi covid-19 yang sangat signifikan. Pasalnya covid-19 tak hanya berdampak bagi kehidupan masyarakat tetapi juga terhadap perekonomian.
"Menurut saya situasinya sekarang sudah membaik setelah tahun lalu kita menerapkan stimulus fiskal. Kami mampu meminimalisir kerusakan ekonomi karena covid," kata dia.
Sri Mulyani menambahkan Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 2,1 persen. Meski demikian, kontraksi ini relatif kecil dibandingkan dengan negara Asia lain atau negara-negara G20 dalam hal kontraksi akibat covid-19.
Tahun ini, Indonesia terus berusaha melakukan percepatan pemulihan ekonomi didukung program vaksinasi. Kendati pemulihan sudah terjadi, namun hal ini masih berjalan seiring dengan penanganan pandemi covid-19 yang selalu menjadi tantangan.
"Kami berharap dapat mempertahankannya dengan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dan dengan vaksinasi, maka kita akan dapat mengontrol covid-19 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Berbagai lembaga internasional saat ini memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh antara empat sampai 4,9 persen. Sri Mulyani meyakini proyeksi ini didukung kontribusi signifikan dari sisi permintaan, pemulihan konsumsi, ekspor, serta investasi.
"Jika itu terjadi tentunya maka kami harus melakukannya. menyesuaikan kebijakan artinya stimulus dan dukungan yang datang dari fiskal dan moneter tentu akan disesuaikan tergantung pada percepatan dan kekuatan pemulihan ekonomi, tetapi kami sangat berharap dan optimistis," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
