Kecaman serupa diutarakan Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa. Dia memohon agar negara kaya tidak menimbun vaksin covid-19. Pemimpin Afrika tersebut heran ada negara yang membeli vaksin hingga empat kali lipat dari jumlah yang mereka butuhkan.
"Mereka sengaja menimbun vaksin dan hal ini merugikan negara yang lebih membutuhkan," kata Ramaphosa.
Sebenarnya banyak pihak telah memprediksi situasi ini sejak awal pandemi. Untuk mengatasi ketimpangan distribusi vaksin virus korona, Badan Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan program multilateral bernama Covax. Namun, kinerja Covax sampai saat ini masih jauh dari maksimal.
Setelah mendapatkan tekanan dari berbagi penjuru, negara anggota G7 mengumumkan mereka akan meningkatkan bantuan finansial untuk Covax. Sebelumnya, Inggris dan Kanada mengatakan, mereka akan menyumbangkan sisa vaksin yang tak terpakai melalui Covax.
Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengajak negara kaya lain untuk memberikan lima persen dari stok vaksin yang mereka punya kepada negara berkembang. Meskipun demikian, banyak yang meragukan janji-janji manis yang dikeluarkan negara-negara kaya tersebut.
Pasalnya, beberapa anggota G7 menolak pelonggaran perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) soal hak paten yang dapat mempermudah pengadaan vaksin di negara berkembang. Tidak hanya itu, perusahaan farmasi dan produsen vaksin asal negara Barat disebut-sebut enggan berbagi data dan teknologi dengan WHO.
"Bukan hanya memborong pasokan vaksin dunia, negara kaya juga menghalangi negara lain memproduksi vaksin," kritik Amnesty International.
Tidak mau menunggu belas kasihan negara Barat, negara berkembang berusaha mendapatkan vaksin dari sumber lain. Melihat peluang itu, Tiongkok, Rusia, dan India gencar menawarkan vaksin buatan mereka. Walaupun media Barat meragukan vaksin yang dibuat Tiongkok dan Rusia, banyak negara tidak punya pilihan lain karena vaksin buatan Barat sulit didapatkan.
Jika situasi ini terus berlanjut, pamor Barat di mata negara berkembang bisa makin turun. Prinsip-prinsip yang dipromosikan Barat seperti multilateralisme bisa saja dianggap sebagai omong kosong belaka. Yang paling diuntungkan adalah negara yang dianggap ‘tidak demokratis’ oleh Barat seperti Tiongkok dan Rusia.
Hasil dari ‘perang vaksin’ ini tergantung langkah Barat ke depannya. Apakah Barat akan terus bersikap egois dan merelakan posisi mereka digantikan Tiongkok dan Rusia? Ataukah mereka akan kembali ke prinsip multilateralisme yang selama ini mereka promosikan?
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
