Covid-19 Turun, Ekonomi Naik

Dirinya memandang berbagai indikator perekonomian bakal mengalami perbaikan pada kuartal I tahun ini meski masih ada pembatasan kegiatan masyarakat. Pemerintah pun berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dari kuartal sebelumnya.
 
"Dengan kuartal I yang cukup solid, kita akan jaga supaya di kuartal II dan kuartal II akan bangkit kembali, atau perbaikannya makin dipercepat. Sekarang kisarannya agak bergeser, tapi poin estimasi kita ada di lima persen. Kita berharap tahun ini, 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali pada kisaran 4,3-5,5 persen," tuturnya.
 
Game changer
 
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah menegaskan keberhasilan program vaksinasi menjadi game changer atau pengubah permainan baru bagi pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan covid-19 semata, tetapi juga faktor penentu dalam keberhasilan pemulihan ekonomi.
 
Karenanya, program vaksinasi nasional harus sukses. "Kita punya kepentingan untuk pulih lebih cepat agar mampu memanfaatkan aliran modal masuk ke pasar dalam negeri dan memperkuat fundamental ekonomi, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sebelum badai kembali datang," ujar Said.

Menurutnya keberhasilan vaksinasi bisa mempercepat pengendalian penyebaran covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi sebaliknya kegagalan vaksinasi akan membuat covid-19 semakin tidak terkendali. Hal itu akan membuat bangsa ini semakin sulit untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi.  
 
"Pada titik ini, kita harus yakin program vaksinasi akan berhasil dengan baik," jelasnya.
 
Selain program vaksinasi, masih kata Said, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap akan berlanjut pada 2021. Hal itu Said anggap penting guna membantu masyarakat yang terpapar dampak covid-19.
 
"Kita akan terus mengawal agar program PEN 2021 agar jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan di 2020. Serapan anggaran untuk program yang kurang efektif, perlu dievaluasi ulang untuk memperkuat program perlindungan sosial dan pemulihan sektor UMKM," tuturnya.
 
Jurang lebar si kaya dan miskin
 
Terlepas dari itu semua, keberadaan pandemi covid-19 memperlihatkan adanya jurang yang lebar antara negara kaya dengan negara miskin. Pasalnya negara kaya menguasai vaksin covid-19 yang beredar di pasaran. Alhasil, negara miskin sulit mendapatkan vaksin untuk rakyat mereka.
 
Negara anggota G7 dan Uni Eropa (UE) tercatat memborong lebih dari 50 persen vaksin covid-19 yang tersedia. Padahal, mereka hanya mewakili 13 persen populasi dunia. Dengan stok yang berlimpah tersebut, mereka bisa melakukan vaksinasi dengan sangat cepat.
 
Awal bulan ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keras distribusi vaksin covid-19 di tingkat global yang tidak adil. Di satu sisi, beberapa negara kaya telah memvaksin sebagian besar penduduknya. Di sisi lain, lebih dari 100 negara berkembang belum memulai vaksinasi sama sekali.