Asakawa menuturkan dana tersebut digunakan untuk membantu negara berkembang yang merupakan anggota dalam upaya mencapai net zero emission dan pembangunan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Asia Pasifik, lanjutnya, bertanggung jawab atas lebih dari 50 persen emisi gas rumah kaca global.
Kemudian pada saat yang sama kawasan ini juga sedang menghadapi dampak perubahan iklim. Adapun beberapa langkah respons negara anggota dalam menanggulangi hal itu adalah dekarbonisasi secara cepat, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan ketahanan.
Upaya tersebut membutuhkan kerja sama internasional serta keuangan publik dan swasta yang kuat terutama di tengah pandemi yang menyebabkan ruang fiskal terbatas. Menerapkan hal tersebut dalam keadaan saat ini akan menjadi tantangan terutama karena ruang fiskal yang terbatas yang dimiliki negara-negara anggota berkembang sebagai akibat dari pandemi.
Oleh sebab itu, ADB berkomitmen untuk menyelaraskan operasinya dengan tujuan Perjanjian Paris dengan penyelarasan penuh terhadap sovereign operations pada 1 Juli 2023. Kemudian untuk penyelarasan nonsovereign operations akan mencapai 85 persen pada 1 Juli 2023 dan 100 persen persen pada 1 Juli 2025.
Senada dengan ADB, para pemimpin keuangan G20 mengakui penetapan harga karbon sebagai alat potensial untuk mengatasi perubahan iklim untuk pertama kalinya. Para pemimpin G20 mengambil langkah tentatif untuk mempromosikan gagasan tersebut dan mengoordinasikan kebijakan pengurangan karbon.
Langkah itu menandai perubahan besar-besaran dari empat tahun sebelumnya ketika pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara rutin menentang penyebutan perubahan iklim sebagai risiko global. Komunike memasukkan penyebutan penetapan harga karbon di mana negara harus berkoordinasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
Sementara itu, mulai 1 Oktober 2024, Inggris tidak akan lagi menggunakan batu bara untuk menghasilkan listriknya -satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Hal ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Perubahan Iklim Inggris Anne-Marie Trevelyan pada Rabu, 30 Juni.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen ambisius Pemerintah Inggris untuk melakukan transisi dari bahan bakar fosil dan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dalam rangka menghapus peran serta Inggris terhadap perubahan iklim pada 2050.
Ini juga berarti bahwa Pemerintah Inggris mempercepat batas waktu penghapusan batu bara dari sistem energi Inggris satu tahun lebih cepat. Tekad ini menegaskan kepemimpinan Inggris untuk bergerak lebih jauh dan lebih cepat dalam menurunkan emisi serta memimpin dengan memberikan keteladanan dalam memerangi perubahan iklim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
