Akhirnya Mereda

"Kepada masyarakat mohon bersabar. Kita semua berharap perpanjangan PPKM level empat ini bisa berdampak pada penurunan angka covid-19 signifikan. Tidak ada kata menyerah dan tidak boleh mengibarkan bendera putih," tutur Dasco
 
Jangan asal bapak senang
 
Dalam upaya memerangi covid-19 melalui PPKM versi terbaru ini, tentu seluruh pihak terkait diminta bekerja lebih keras. PPKM diharapkan dijalankan maksimal, tanpa ada yang dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. Bahkan, jangan sampai ada istilah 'asal bapak senang' demi kepentingan bersama yang jauh lebih besar.
 
"Perpanjangan PPKM level empat menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran covid-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM. Hindari prinsip manajemen 'asal bapak senang'," kata Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher.
 
Menurut dia, pemerintah sudah tepat memperpanjang masa PPKM level empat. Kebijakan itu perlu diteruskan karena laju penyebaran covid-19 masih belum bisa dikendalikan. Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait diminta memperbaiki seluruh kesalahan dalam PPKM sebelumnya. Hal ini mengingat PPKM tidak bisa diperpanjang terus menerus.
 
"Pertama, testing dan tracing perlu dilakukan lebih masif. Penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun," jelas dia.
 
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah untuk tetap berhati-hati saat melonggarkan kebijakan PPKM level empat. Pemerintah diminta tetap menggencarkan pemantauan protokol kesehatan (prokes) masyarakat selama perpanjangan PPKM darurat.
 
"Meski sudah ada tren penurunan, misalnya pada penambahan kasus dan positivity rate, namun di beberapa daerah indikator tersebut justru masih meningkat. Begitu juga angka kematian, di sejumlah wilayah masih meningkat signifikan. Di sini pemerintah harus ekstra hati-hati," kata Puan.

Puan meminta kepala daerah di wilayah PPKM level empat bekerja ekstra. Angka kematian tidak boleh meninggi karena pelonggaran kebijakan tersebut. "Pemerintah daerah tidak boleh beralasan kematian tinggi karena banyak pasien isoman tidak lapor. Justru di situlah tugas aparat pemda yang dibantu masyarakat untuk terus memantau kondisi wilayahnya selama PPKM level empat diterapkan," ujar Puan.
 
Angin segar
 
Terlepas dari itu semua, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai pelonggaran yang diberikan pemerintah terhadap operasional UKM pada perpanjangan PPKM level empat memberikan angin segar.
 
Sarman mengaku telah menduga PPKM level empat akan kembali diperpanjang, karena angka kasus covid-19 masih tinggi dan masih mengkhawatirkan. Namun ia mengapresiasi pelonggaran yang diberikan pemerintah tersebut.
 
"Pada kebijakan yang baru ini ada kelonggaran, pelaku usaha mikro kecil yang sangat berdampak langsung dengan kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan sejak 3 Juli 2021, saat ini sudah diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat. Tentu bagi pelaku UKM menjadi angin segar," katanya.