Pemerintah sudah mengeluarkan banyak jurus untuk menekan efek negatif dari pandemi covid-19. Jurus itu mulai dari bantuan sosial, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diskon pajak besar-besaran, insentif kepada para pelaku usaha, hingga mendorong mengalirnya penyaluran kredit perbankan dan industri keuangan lainnya.
Kesemuanya dilakukan dengan harapan ekonomi Indonesia kembali bergerak dan bisa tumbuh positif yang ujungnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat terutama bagi mereka yang paling terdampak. Pemerintah tak ditampik sangat fokus agar pertumbuhan ekonomi tak lagi mendapat rapor merah atau tumbuh negatif seperti sebelum-sebelumnya.
Namun sayangnya, upaya yang dilakukan belum maksimal membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 terkontraksi 0,74 persen secara tahun ke tahun (yoy). Kontraksi terjadi karena pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun lalu masih positif 2,97 persen.
Jika dibandingkan dengan kuartal IV-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mengalami kontraksi 0,96 persen. Akan tetapi, Kepala BPS Suhariyanto menyebut, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan lantaran kontraksi tercatat lebih rendah.
Meski masih minus, namun pemerintah meyakini pemulihan ekonomi yang terus berlanjut di tahun ini akan memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Setelah terkontraksi 0,74 persen di kuartal I-2021, pertumbuhan ekonomi di Tanah Air diprediksi bakal melesat di kuartal II.
Pada kuartal I-2021, harga konstan Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) tercatat sebesar Rp2.703,1 triliun atau mendekati level periode sama tahun lalu. Apabila harga ini dibandingkan dengan kuartal II-2020 maka pertumbuhan ekonomi telah 5,62 persen.
"Jika PDB harga konstan sama dengan yang dilakukan di kuartal I, maka dia sudah melompat 5,62 persen. Maka pemerintah percaya angka 6,9 atau tujuh persen bisa tercepat di kuartal II," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Jika ditelisik, berbagai indikator sepertinya memang mendukung tercapainya proyeksi tersebut. Misalnya saja angka Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang tercatat 54,6 pada April 2021. Selain itu, penjualan ritel juga mengalami perbaikan.
Kemudian tingkat inflasi terjaga di angka rendah dengan level 1,4 persen. Bahkan, pertumbuhan belanja nasional mengalami kenaikan mencapai 32,48 persen, serta mobility index yang mulai menunjukkan perbaikan di berbagai sektor.
"Kita bisa lihat dari penggunaan kartu kredit, ATM, dan lainnya sudah mencapai Rp668,7 triliun. Demikian pula kita monitor digital banking sudah Rp3.025,6 triliun. Dari mobility index dari segi sektor groceries, ritel, dan workplace seluruhnya di tren positif," kata dia.
Zakat
Terlepas dari itu semua, sebenarnya ada solusi lain yang diajarkan dalam ajaran Islam terkait pemberdayaan ekonomi umat atau masyarakat terutama di saat pandemi covid-19 belum berakhir dan terus membebani masyarakat yakni zakat. Melalui zakat, mereka yang masuk dalam kategori menerima zakat bisa terbantu untuk keluar dari kesusahan.
Hal itu yang salah satunya disadari oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Karenanya Baznas terus berupaya mendorong optimalisasi dan profesionalitas dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Apalagi zakat bisa menjadi instrumen untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau seluruh pejabat negara mulai dari pemerintah pusat hingga daerah membayar zakat ke lembaga resmi. Salah satunya, ke Baznas pusat atau Baznas yang ada di tiap wilayah. "Seluruh negara, BUMN, pimpinan daerah di seluruh Tanah Air untuk menunaikan zakat melalui amil zakat resmi," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, zakat yang disalurkan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dia berharap zakat yang dikeluarkan bisa membawa keberkahan. "Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, menyempurnakan ketakwaan kita, dan ketaatan kita kepada Allah," ujar Jokowi.
Lantaran masih pandemi, kata Jokowi, zakat bisa dibayarkan secara daring. Program zakat daring ini dinamakan Gerakan Cinta Zakat yang diinisiasi Baznas. "Untuk tetap mematuhi dan menjaga protokol kesehatan saat ini zakat bisa dilakukan secara daring," ujar Jokowi.
Jokowi meresmikan secara langsung program Gerakan Cinta Zakat. Nantinya, zakat disalurkan ke fakir miskin atau mustahik. "Bismillahirohmanirohim, saya luncurkan gerakan cinta zakat pada siang hari ini," ucapnya.
Adapun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah menyerahkan zakat via Baznas di Istana Negara, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu. Acara tersebut digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. "Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan Bapak Wakil Presiden tetap berzakat di tengah pandemi," kata Jokowi.
Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga ikut menyalurkan zakat. Beberapa di antaranya ialah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Kepala Negara berharap zakat yang diberikan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk para mustahik. Pasalnya, saat ini banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi karena pandemi covid-19. "Dan juga untuk membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh di negara kita," jelas Jokowi.
Ekonomi berbasis syariah
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia punya peluang dalam mendorong ekonomi kerakyatan, khususnya berbasis syariah. Setidaknya ada dua pilar yang dapat mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Di antaranya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan gerakan filantropi berupa optimalisasi dana zakat, infaq, dan sedekah.
"Gerakan pemberdayaan UMKM sebagai sektor yang paling banyak menjangkau masyarakat. Kesuksesan pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi pintu gerbang bagi terwujudnya keadilan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan di Indonesia," katanya, pada High Level Seminar: Peran Serta Pengusaha Nahdliyin dalam Revitalisasi Ekonomi Nasional.
Dengan jumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) yang mencapai lebih dari 100 juta, Maruf memberikan contoh, potensi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang bisa dikumpulkan cukup besar. Karenanya, peran dari Lembaga Amil Zakat NU (NU care-LAZISNU) akan lebih besar dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Apabila kesadaran itu kita galang terus dan dimanfaatkan sebagai modal produktif bagi jutaan UMKM di kota dan desa, maka akan menjadi faktor pembeda bagi pembangunan ekonomi nasional. Ini bisa berkontribusi pada kehidupan yang lebih adil dan makmur, terjamin dan sejahtera," ungkapnya.
Ma'ruf menjelaskan saat ini para pengusaha nahdliyin bisa memanfaatkan tren pengembangan industri halal yang ada di dunia. Beberapa sektor yang bisa memberi peluang di antaranya jasa keuangan syariah, wisata dan makanan halal, kosmetik, medis, sampai media.
"Ini sedang digarap, Indonesia Halal Startup Business Angel investor Network (IHSAN) bersama-sama dengan pengusaha Muslim di Amerika Serikat. Ini akan menggalang potensi investasi pengusaha Muslim dari seluruh dunia. Ini adalah langkah nyata yang membanggakan dan butuh istiqamah untuk diperjuangkan," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berharap Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) bisa menjadi wadah bagi pengusaha kelas menengah untuk lebih maju. Menurutnya, ada peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menyokong kekuatan perekonomian.
"Kita sadar tantangan ekonomi yang kita hadapi di era sekarang ini sungguh sangat berat dibanding ketika Nahdlatul Tujjar baru lahir. Tapi saya percaya HPN lebih maju dan terus ada progress menuju tujuan yang kita cita-citakan, dengan membangun perekonomian warga NU yang bernafaskan syariah," jelas dia.
Berharap dari ekonomi syariah
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang, ekonomi keuangan syariah memiliki peranan penting. Namun penerapan prinsip ekonomi dan keuangan syariah tidak bisa terpisah dari keseluruhan ekonomi sehingga tidak eksklusif.
Ia menyebut, ada banyak prinsip-prinsip ekonomi keuangan syariah yang sudah sejalan dengan keseluruhan sistem perekonomian. Untuk itu, ia berharap ekonomi keuangan syariah bisa turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi dari dampak pandemi.
"Harus dipikirkan bagaimana kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam pemulihan kita. Bagaimana value menjadi landasan dari behaviour dari umat islam," kata dia.
Menurut Sri Mulyani, Islam tentu menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, tata kelola yang baik, hingga ikhtiar maksimal. Seluruh asas ini sebenarnya sesuai dengan upaya bagaimana keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
"Itu menjadi salah satu solusi dari value ekonomi syariah. Kalau masalah SDM, kita diminta selalu caring kepada semua. Investasi SDM itu penting sekali, tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal, ini cocok di dalam middle income trap," jelas dia.
Selain itu, berbagai konsep dalam ekonomi keuangan syariah juga dinilai bisa melengkapi berbagai kebijakan yang dimiliki pemerintah. Seperti pengelolaan wakaf dan zakat yang bisa dikaitkan dengan bantuan sosial (bansos) sehingga bisa berkontribusi mengurangi kemiskinan.
"Islamic social finance, wakaf, zakat, itu ada di mana, bagaimana membuat sinergi dengan bansos sehingga dampaknya untuk membantu kelompok miskin menjadi lebih efektif. Itu menurut saya merupakan isu penting," tuturnya.
Distribusi zakat fitrah di Indonesia
Terkait pemberdayaan masyarakat, Baznas telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp9,5 miliar untuk pendistribusian zakat fitrah di seluruh Indonesia. Harga beras ditetapkan sebesar Rp11.400 per kilogram untuk beras premium dengan harga tersebut berdasarkan pada harga beras Bulog.
Harga sudah termasuk biaya pengemasan dan operasional pendistribusian ke lokasi yang ditentukan. Penyaluran zakat fitrah dilakukan dengan beberapa prinsip pendistribusian terutama prinsip syariah, dan pelaksanaan program ini harus sesuai syariat Islam.
"Mustahik penerima manfaat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kriteria delapan asnaf," ujar Pimpinan Baznas Saidah Sakwan, Jumat, 7 Mei 2021.
Saidah mengatakan, pelaksanaan program ini juga harus akuntabel dan transparan. Proses pengadaan penyaluran yang dilakukan harus mematuhi prosedur yang ada. Kemudian pendistribusian beras fitrah harus transparan, mengutamakan mustahik, dan menghindari konflik kepentingan.
"Ramadan ini juga merupakan momentum baik bagi para kelompok petani binaan Baznas. Pada kesempatan yang baik ini, petani binaan Baznas akan menjadi pemasok beras zakat fitrah yang akan didistribusikan di berbagai wilayah Indonesia," kata Saidah.
Saidah menjelaskan, hal tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi petani dikarenakan memiliki nilai jual lebih tinggi daripada dijual ke pemasok di sekitar wilayah petani. "Keuntungan mereka dapat meningkat hingga 15-20 persen," jelasnya.
Saidah berharap, dengan pengadaan beras zakat fitrah Baznas ini mampu meningkatkan ekonomi keluarga petani, baik petani binaan maupun petani sekitar terutama di masa pandemi covid-19 yang belum berakhir ini.
Sementara itu, Direktur Utama Baznas M Arifin Purwakananta mengatakan, zakat fitrah menjadi momentum paling ditunggu oleh setiap petani binaan Baznas karena mereka berlomba-lomba memberikan beras berkualitas dan terjamin mutunya yang akan dibeli oleh Baznas dan disalurkan kepada mustahik selama Ramadan.
"Mekanisme pengadaan beras zakat fitrah akan menggunakan prosedur pengadaan sesuai dengan ketentuan Baznas dengan menyertakan tiga pembanding penyedia beras zakat fitrah, di antaranya petani Binaan Baznas, Bulog, dan atau vendor lainnya yang memenuhi kualifikasi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
