Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau seluruh pejabat negara mulai dari pemerintah pusat hingga daerah membayar zakat ke lembaga resmi. Salah satunya, ke Baznas pusat atau Baznas yang ada di tiap wilayah. "Seluruh negara, BUMN, pimpinan daerah di seluruh Tanah Air untuk menunaikan zakat melalui amil zakat resmi," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, zakat yang disalurkan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dia berharap zakat yang dikeluarkan bisa membawa keberkahan. "Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, menyempurnakan ketakwaan kita, dan ketaatan kita kepada Allah," ujar Jokowi.
Lantaran masih pandemi, kata Jokowi, zakat bisa dibayarkan secara daring. Program zakat daring ini dinamakan Gerakan Cinta Zakat yang diinisiasi Baznas. "Untuk tetap mematuhi dan menjaga protokol kesehatan saat ini zakat bisa dilakukan secara daring," ujar Jokowi.
Jokowi meresmikan secara langsung program Gerakan Cinta Zakat. Nantinya, zakat disalurkan ke fakir miskin atau mustahik. "Bismillahirohmanirohim, saya luncurkan gerakan cinta zakat pada siang hari ini," ucapnya.
Adapun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah menyerahkan zakat via Baznas di Istana Negara, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu. Acara tersebut digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. "Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan Bapak Wakil Presiden tetap berzakat di tengah pandemi," kata Jokowi.
Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga ikut menyalurkan zakat. Beberapa di antaranya ialah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Kepala Negara berharap zakat yang diberikan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk para mustahik. Pasalnya, saat ini banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi karena pandemi covid-19. "Dan juga untuk membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh di negara kita," jelas Jokowi.
Ekonomi berbasis syariah
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia punya peluang dalam mendorong ekonomi kerakyatan, khususnya berbasis syariah. Setidaknya ada dua pilar yang dapat mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Di antaranya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan gerakan filantropi berupa optimalisasi dana zakat, infaq, dan sedekah.
"Gerakan pemberdayaan UMKM sebagai sektor yang paling banyak menjangkau masyarakat. Kesuksesan pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi pintu gerbang bagi terwujudnya keadilan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan di Indonesia," katanya, pada High Level Seminar: Peran Serta Pengusaha Nahdliyin dalam Revitalisasi Ekonomi Nasional.
Dengan jumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) yang mencapai lebih dari 100 juta, Maruf memberikan contoh, potensi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang bisa dikumpulkan cukup besar. Karenanya, peran dari Lembaga Amil Zakat NU (NU care-LAZISNU) akan lebih besar dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.