Tidak ditampik, informasi yang beredar mengenai aksi unjuk rasa yang rencananya dilakukan pada 4 November seakan-akan dibesar-besarkan sehingga berbagai macam spekulasi bermunculan. Tidak hanya dari sosial, agama dan keamanan, aksi unjuk rasa itu juga menjadi salah satu sorotan dari sisi aktivitas ekonomi.
Baca: Mantan KaBIN Tanyakan Pengamanan Demo kepada Wiranto
Perlu diketahui bersama bahwa ekonomi Indonesia memerlukan iklim yang kondusif guna mengakselerasi perekonomian, mendatangkan arus investasi secara deras, menjaga stabilitas dan momentum kenaikan sejumlah industri di Tanah Air termasuk industri pasar modal di Indonesia, hingga menjaga kepastian berusaha.
Baca: Menginap di Istiqlal, Pendemo Harus Ikuti Aturan Pengelola Masjid
Pemerintah pun telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengakselerasi perekonomian secara keseluruhan terutama memperkuat dua mesin utama pendorong pertumbuhan ekonomi yakni di arus investasi dan belanja konsumsi. Upaya itu seperti mempermudah perizinan investasi, memberikan sejumlah insentif, hingga menerapkan program amnesti pajak.
.jpg)
Sumber: BKPM
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2016 mencapai sebesar 5,18 persen. Secara quartal to quartal (q-to-q), capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2016 mencapai sebesar 4,02 persen.
Baca: Survei: Optimisme Bisnis Indonesia Duduki Peringkat 1
Pertumbuhan yang lebih baik di kuartal kedua tahun ini lebih disebabkan pada sektor konsumsi yang meningkat. Momen Ramadan dan Idul Fitri menjadi pendorong utama konsumsi masyarakat di Kuartal II-2016 meningkat.
Adapun pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut masih perlu didorong agar target pertumbuhan ekonomi secara setahun penuh di 2016 dapat tercapai. Salah satu yang perlu dilakukan adalah menjaga situasi dan kondisi Tanah Air kondusif dan meredam sejumlah peristiwa termasuk menekan informasi yang arahnya merusak momentum pertumbuhan ekonomi.
Ribuan pengunjuk rasa melakukan longmarch menuju Bareskrim dan Balai Kota di Jakarta. Mereka meminta pihak kepolisian memproses hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung umat Muslim beberapa waktu lalu (MI/ARYA MANGGALA)
Tidak dipungkiri sejumlah pihak menilai aksi unjuk rasa 4 November itu bisa menjadi momentum perusak laju pertumbuhan ekonomi dan dilakukannya aksi goreng-menggoreng di pasar modal. Tentu hal ini bisa mengganggu aktivitas perekonomian di tengah upaya pemerintah yang terus menjaga pertumbuhan di era perlambatan dan ketidakpastian.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui jika kegiatan perekonomian akan terpengaruh rencana aksi demonstrasi sejumlah organisasi massa pada 4 November. Menurutnya aktivitas ekonomi di Tanah Air memerlukan kondisi yang aman. "Ya apapun itu, kita sebenarnya butuh situasi yang lebih adem," kata Darmin.
Baca: Diplomasi Ekonomi Jadi Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi Global
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau pendemo yang akan melancarkan aksi unjuk rasa membela Islam pada 4 November tak menimbulkan kericuhan. Apindo berharap agar pendemo tidak mengganggu jalannya aktivitas masyarakat.
"Kalau kita begini hanya mendoakan agar demo berjalan lancar dan tidak menggangu kepentingan masyarakat. Misalnya jangan sampai menutup tol, jangan sampai terjadi bentrok. Jadi, orang boleh beda pendapat, tapi jangan sampai bentrok sebab kita tujuannya membangun negara," tegas Wakil Ketua Apindo Suryadi Sasmita.
Jelang unjuk rasa yang akan dilakukan pada 4 November, gerak nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memang mengalami tekanan. Namun, tekanan itu bukan datang dari sentimen negatif atas rencana unjuk rasa, melainkan datang dari sentimen global utamanya kebijakan Federal Reserve dan masih melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok.
Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan 4 November tidak akan berpengaruh terhadap pergerakan pasar modal. Kondisi itu dinilai terjadi lantaran aksi unjuk rasa memang sudah sering dilakukan, apalagi aksi unjuk rasa esok hari ditegaskan merupakan aksi damai.
Baca: Bos BEI: Kegiatan Politik Dalam Negeri tak Berpengaruh ke Pasar Saham
"Saya kira tidak banyak berpengaruh ke bursa. Demo hal biasa yang sudah terjadi. Jadi saya kira tidak berpengaruh," tegas Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Hamdi Hassyarbaini.
.jpg)
Pergerakan IHSG di BEI, Jakarta (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Tidak hanya itu, BEI sekali lagi memastikan aksi demonstrasi yang akan dilakukan 4 November 2016 tidak akan memengaruhi signifikan kinerja IHSG. Secara historis, dinamika politik dalam negeri sama sekali tidak berpengaruh ke harga saham.
"Kegiatan-kegiatan besar di dalam negeri yang bernuansa politik secara historis tidak pernah memengaruhi saham. Yang berpengaruh justru kalau ada dinamika ekonomi dunia," tegas Direktur Utama BEI Tito Sulistio.
Baca: Imbauan Pengelola Istiqlal untuk Pendemo yang Menginap di Istiqlal
Pada sisi lain, Penceramah agama Muhammad Arifin Ilham meyakini para peserta unjuk rasa diikuti orang-orang yang mengerti aturan. "Insya Allah damai. Ini bukan aksi antietnis, antiperbedaan agama. Yang turun semua ulama ahli sunnah waljamaah. Yang datang semua orang-orang mukmin, yang jaga polisi saleh-saleh semua. Insya Allah damai," kata Arifin.
.jpg)
Pemuka agama sekaligus pemimpin Majelis Az-Zikra Arifin Ilham (MI/ROMMY PUJIANTO)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat tetap tenang menjelang unjuk rasa pada Jumat 4 November. Kasus penistaan agama yang jadi dasar unjuk rasa itu sedang diusut penegak hukum.
Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan, masyarakat yang ikut unjuk rasa pada 4 November harus ikut peraturan, tidak merusak, dan menjaga sopan santun. "Tidak menghina, tidak mencela. Menyampaikan aspirasi boleh saja," kata Ma'ruf di Kompleks Istana.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen Wuryanto mengatakan, sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi, berbagai pihak akan menjadikan media sebagai alat untuk mengegolkan kepentingannya. Namun yang utama, jangan sampai hal tersebut menimbulkan keresahan masyarakat.
"Kekhawatiran masyarakat saya harapkan bisa diredam," kata Wuryanto.
TNI hakulyakin unjuk rasa 4 November berlangsung damai. Situasi di seluruh wilayah Tanah Air berada dalam pantauan dan TNI telah mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. "Sejatinya semuanya dalam perhitungan aparat terkait," kata dia.
Baca: Wanita Islam tak Terpengaruh Unjuk Rasa 4 November
Terlepas dari itu semua, ekonomi Indonesia terbilang memiliki pondasi yang lebih kuat sekarang ini. Ekonomi bisa tumbuh cukup tinggi dibandingkan dengan negara tetangga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Bahkan, sejumlah indikator seperti inflasi bergerak relatif rendah sejalan dengan suku bunga acuan atau BI 7 Days Repo Rate yang kembali turun.
BPS mencatat tingkat inflasi pada Oktober 2016 mencapai sebesar 0,14 persen. Posisi ini mengalami penurunan secara month to month (mtm) dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada September 2016 yang mencapai 0,22 persen. Sedangkan BI 7 Days Repo Rate sudah turun menjadi di level 4,75 persen.
.jpg)
Gedung BPS (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)
Situasi dan kondisi seperti itu menjadi gambaran ekonomi Indonesia cukup stabil dan tidak akan gentar melawan aksi unjuk rasa pada 4 November mendatang. Apalagi, dalam Kabinet Kerja terdapat tiga srikandi yang duduk di posisi Menteri Ekonomi Kabinet Kerja. Bahkan, kedatangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) memberikan suasana tersendiri.
Seakan tidak terlalu terpengaruh atau memang menyadari bahwa ekonomi Indonesia tidak gentar menghadapi aksi unjuk rasa yang 'dibesar-besarkan' itu, pemerintah justru melakukan gebrakan dengan merombak siklus penyusunan anggaran dengan memulai menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 lebih awal, yakni pada akhir 2016.
Baca: Menkeu akan Ubah Desain Subsidi 2017
Dalam penyusunan itu, Pemerintahan Jokowi-JK masih memusatkan mesin utama pendorong ekonomi pada investasi swasta dan konsumsi domestik. Adapun percepatan pembahasan dinilai dapat membantu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi termasuk memperkuat pondasi yang dimiliki agar semakin kuat menghadapi berbagai macam risiko yang datang.
Meski situasi dan kondisi tidak menentu, namun pemerintah cukup berani dengan mematok pertumbuhan ekonomi di angka 6,1 persen dan investasi diharapkan bisa tumbuh di atas 10 persen pada Tahun Anggaran (TA) 2018. Keputusan itu diambil saat dilakukan Sidang Kabinet Kerja dengan dihadiri sejumlah Menteri Anggota Kabinet Kerja.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (MI/Panca Syurkani)
"Kita inginkan nanti ada pertumbuhan di atas enam persen. Tentu saja untuk mencapai itu tidak mudah. Saya kira yang paling penting adalah investasi harus tumbuh di atas 10 persen," tegas Presiden Jokowi.
Baca: Presiden Targetkan Pertumbuhan Ekonomi di Atas 6% pada APBN 2018
Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berharap agar pertumbuhan di sektor konsumsi bisa di atas lima persen, ekspor diharapkan bisa tumbuh di atas empat persen, dan impor paling tidak hanya tumbuh di kisaran 2-3 persen. "Tapi tolong nanti kalau angka-angkanya perlu masih ada ruang untuk ditingkatkan maka kalau bisa dikoreksi," pungkasnya.
Sebelumnya, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan atau mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2017 menjadi UU APBN 2017.
Baca: Presiden: Pelaksanaan APBN 2017 Harus dimulai Sejak Awal Tahun
Dalam UU APBN 2017, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,1 persen, inflasi empat persen, nilai tukar rupiah Rp13.300 per USD, suku bunga SPN tiga bulan 5,3 persen, harga minyak Indonesia (ICP) USD45 per barel, lifting minyak 815 ribu BPH, dan lifting gas 1.150 BPH setara minyak.
.jpg)
Sumber: Kemenkeu
Sedangkan untuk postur APBN 2017 disepakati pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun, belanja negara Rp2.080,5 triliun, defisit 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp330,2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
