Kritik tersebut disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim saat membahas realisasi program OKE OCE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Siang itu, Selasa, 9 januari 2018, Komisi B sedang menggelar rapat bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI di Gedung DPRD DKI. Bunga yang ditetapkan oleh Bank DKI dan PT Jamkrida Jakarta untuk pinjaman modal dinilai terlampau tinggi.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Bahkan, bagi Afni, bunga itu lebih besar dibandingkan bank lain. Padahal, sesuai rencana OK OCE, permodalan adalah perangsang minat warga untuk berwirausaha, tentu dengan klasifikasi usaha kecil dan menengah. Dengan skema bunga seperti itu, Afni khawatir program tersebut bukan menjadi solusi, tapi justru memberatkan.
Nur Afni Sajim. (ANTARA)
Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2017 mencatat, suku bunga rata-rata kredit bank umum kepada pihak bukan bank berdasarkan lapangan usaha berkisar antara 9,12 hingga 16,34 persen.
Bunga terendah diberikan kepada bidang administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sementara bunga tertinggi untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Dengan kata lain, peserta OK OCE tetap akan terkena bunga jika meminjam melalui skema perbankan.
Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan itu adalah bagian dari bisnis perbankan. “Mengenai tingkat suku bunga itu B2B (business to business, antara bank dengan pemilik usaha). Kami hanya memfasilitasi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2018.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. (Medcom/Lis)
Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Agung Jaya mengatakan, sebenarnya hingga kini OK OCE belum bekerja sama dengan bank mana pun. Pihaknya juga masih mencari cara untuk mendapatkan skema permodalan yang lebih murah.
“Nanti ada dua jenis permodalan, atau memang pinjaman uang satu lagi dalam bentuk pinjaman untuk peralatan waralaba, jadi bisa langsung dijalankan usahanya,” ujar Faran saat kami temui, Kamis, 11 Januari 2018.
***
BICARA permodalan, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menyediakan anggaran Rp 1 triliun. Namun, selama ini peyalurannya masih rendah, hanya keluar sekitar Rp 300 miliar kepada para pelaku usaha.
Dalam debat Pilgub DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017 lalu, perwakilan komunitas pelaku UMKM Hermawati Setyorini mengeluhkan sulitnya mendapatkan permodalan untuk usaha kecil. Keberadaan program kredit usaha rakyat (KUR) juga dianggap belum maksimal.
Hermawati menuturkan, selama ini banyak pelaku usaha terkendala masalah agunan atau jaminan saat mengajukan pinjaman ke bank. Tanpa agunan yang disyaratkan, bank tidak akan mengucurkan dana kepada pelaku usaha.
Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam program permodalannya menawarkan pembagian untung 80:20 kepada pelaku usaha untuk mendapatkan modal dari Pemprov.
"Kami menawarkan 80:20 untuk pelaku usaha. Semua uangnya dibayar ke bank. Tapi dari semuanya yang penting arus kas (pelaku usaha)," ujar Ahok kala itu.
Pola semacam ini, kata Ahok, pernah diterapkan untuk mengembangkan budidaya ikan kerapu di Kepaulauan Seribu.
Namun, gagasan tersebut dibalas oleh Sandi dengan OK OCE. Bagi banyak orang, programnya lebih menarik. Selain dibantu modal, dicarikan juga pasarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
