Hal itu disampaikannya dalam segmen tiga Debat Cawapres bertema Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Jumat, 22 Desember 2023.
Apakah klaim tersebut benar? Berikut cek faktanya.
Penelusuran:
Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaim bahwa Jakarta sudah memberlakukan pembebasan pajak penyelenggara pendidikan adalah benar.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan pembebasan pajak PBB-P2 bagi guru, dosen, dan pensiunan pendidik. Ketentuan pembebasan PBB-P2 ini tercantum dalam Pergub DKI Jakarta No.42/2019 s.t.d.d Pergub DKI Jakarta No.19/2021.
“Pembebasan seluruhnya sebesar 100% atas PBB-P2 yang terutang dapat diberikan kepada wajib pajak: orang pribadi yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kependidikan dan/atau dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi, termasuk pensiunannya…,” demikian bunyi Pasal 2 Pergub DKI Jakarta No.42/2019.
Pembebasan pajak ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa perjuangan dan pengabdian yang telah diberikan pendidik kepada bangsa dan negara.Kesimpulan:
Klaim yang disebut Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang Jakarta sudah memberlakukan pembebasan pajak penyelenggara pendidikan adalah benar. Dimana penilaian ini diberikan saat berbagai sumber terpercaya menginformasi klaim/informasi yang valid.
Referensi:
https://news.ddtc.co.id/guru-dan-dosen-tetap-di-dki-jakarta-bisa-bebas-pungutan-pbb-1796415Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
