Meski demikian, banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sertifikat tanah pada kondisi tertentu dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut biasanya dilakukan melalui putusan pengadilan atau keputusan pejabat berwenang apabila ditemukan adanya cacat hukum dalam proses penerbitannya.
Karena itu, pemilik tanah perlu memahami kondisi apa saja yang dapat menyebabkan sertifikat tanah dibatalkan agar terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.
Sertifikat tanah bisa dibatalkan
Ada beberapa penyebab sertifikat tanah dibatalkan. Foto: Setkab
Secara hukum, sertifikat tanah bukanlah dokumen yang tidak dapat diganggu gugat. Sertifikat dapat dibatalkan apabila terbukti terdapat kesalahan administrasi, tumpang tindih hak, pemalsuan dokumen, atau penerbitannya melanggar ketentuan yang berlaku.
Pembatalan dilakukan untuk mengembalikan kepastian hukum atas objek tanah yang bersengketa dan melindungi pihak yang haknya dirugikan.
Penyebab sertifikat tanah dibatalkan
1. Terjadi kesalahan administrasi
Kesalahan administrasi menjadi salah satu penyebab yang paling sering ditemukan. Misalnya, kesalahan pengukuran bidang tanah, kesalahan identitas pemilik, atau kesalahan pencatatan data saat proses penerbitan sertifikat.Apabila terbukti terjadi kekeliruan administrasi yang berdampak pada hak pihak lain, sertifikat dapat dibatalkan atau diperbaiki sesuai ketentuan.
2. Dokumen dasar tidak sah
Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan dokumen palsu atau dokumen yang tidak sah berpotensi dibatalkan. Contohnya, penggunaan surat waris palsu, akta jual beli fiktif, atau surat keterangan tanah yang tidak sesuai fakta.3. Tumpang tindih kepemilikan
Kasus sertifikat ganda atau tumpang tindih hak atas tanah juga dapat menjadi alasan pembatalan sertifikat. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kesalahan pengukuran atau ketidakakuratan data pertanahan.Jika ditemukan dua atau lebih sertifikat pada bidang tanah yang sama, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau mekanisme yang ditetapkan oleh ATR/BPN.
4. Putusan pengadilan
Sertifikat tanah juga dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Biasanya hal ini terjadi dalam perkara sengketa kepemilikan tanah, waris, maupun perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah.Cara mengurangi risiko sengketa
Untuk menghindari masalah hukum, masyarakat disarankan melakukan pengecekan status tanah sebelum membeli properti. Pengecekan dapat dilakukan melalui kantor pertanahan setempat atau layanan resmi yang disediakan ATR/BPN.Selain itu, pastikan seluruh dokumen transaksi tanah dibuat secara sah dan disimpan dengan baik sebagai bukti kepemilikan.
Meskipun sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, kepemilikan tanah tetap harus didukung proses perolehan hak yang sah dan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, risiko pembatalan sertifikat maupun sengketa pertanahan dapat diminimalkan.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
