Kabid Ekonomi, Sosial, dan Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Yadi di Mukomuko mengatakan penanganan RTLH tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp6,1 miliar.
"Tahun 2022 tidak ada kegiatan rehabilitasi RTLH. Kemungkinan tahun ini ada kegiatan penanganan RTLH, tetapi sampai sekarang kuotanya belum ada dari pemerintah pusat," ujarnya di Mokomuko, Kamis, 9 Maret 2023.
Menurutnya, pemerintah daerah setempat sejak 2018 hingga 2021 mengusulkan rehabilitasi dan pembangunan sebanyak 8.575 unit rumah tidak layak huni di daerah ini. Dari angka tersebut masih ada 7.042 unit RTLH milik warga berpenghasilan rendah yang belum ditangani.
| Baca juga: Pemkot Bandar Lampung Ajukan Bedah Rumah untuk 1.034 Hunian |
Kemudian dari usulan penanganan sebanyak 8.576 unit RTLH di aplikasi Sibaru dari 2022 sampai sekarang, yang telah diverifikasi sebanyak 2.543 unit RTLH.
"Tetap kita usulkan setiap tahun anggaran untuk penanganan RTLH dan usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan usulan dari warga masyarakat berpenghasilan rendah di daerah ini," ujarnya.
Ia mengatakan, rehabilitasi RTLH milik warga di daerah ini selain dilakukan oleh pemerintah pusat juga ada kegiatan instansi vertikal lainnya seperti TNI melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) serta organisasi masyarakat dan profesi.
Namun, menurut dia, instansinya tidak mendapatkan data RTLH di daerah ini yang ditangani oleh Baznas, TNI, serta organisasi masyarakat dan profesi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
