Repotnya pengadaan perumahan untuk PNS
Wisma Atlet Asian Games 2018 ini selanjutnya akan digunakan sebagian di unitnya sebagai rusun dinas untuk pejebat eselon I, II dan III. (medcom.id/Rizkie)
Jakarta: Lahan aset negara merupakan lokasi paling masuk akal untuk proyek pengadaan perumahaan hunian layak dan murah bagi aparatur negara. Sayangnya banyak lahan tersebut yang masih bersengketa sehingga perlu diselesaikan terlebih dulu.

Padahal kebutuhan pengadaannya sudah sangat mendesak. Perbankan juga mulai bersiap menyusun skema pembiayaan yang terjangkau bagi PNS, prajurit TNI dan Polri. Baik tanpa uang muka dan uang muka murah.


baca juga: Skema 'KPR' murah dari BP Tepera untuk PNS

"Di kota-kota tanah banyak bersengketa. Kalau ini diselesaikan, bisa digunakan untuk pembangunan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil  di Kantor Kemenko Perekonomian, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Kendala berikutnya adalah besarnya jumlah aparat negara dan mereka tersebar hingga ke daerah. Data menyebutkan ada 964 ribu PNS, 275 ribu prajurit TNI dan 360 ribu polisi yang belum memiliki rumah sendiri.

baca juga: Pejabat eselon akan mendapat rusun dinas

"Programhome ownership ini jadi lebih sulit karena mereka tersebar di seluruh Indonesia," sambungnya Sofyan.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga meminta OJK, Direktur Utama bank-bank BUMN, Direktur Utama Bank DKI dan Bank Jabar, Asabri serta Taspen untuk membicarakan terobosan dari sisi pembiayaan. Terutama dengan memanfaatkan dana non-anggaran pemerintah.


 



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id