Sub Koordinator Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo Muhammad Nur mengatakan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditangani oleh DPUPKP ada 300 unit pada 2023.
"Saat ini, tahapannya baru verifikasi warga kurang mampu yang akan menerima bantuan," katanya di Kulon Progo, Selasa, 21 Februari 2023.
Ia mengatakan jumlah RTLH di Kulon Progo masih ada sekitar 7.000 unit. Sementara kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk merehabilitasi RTLH berbeda-beda.
| Baca juga: 270 Warga di Mentok Dapat Bantuan Bedah Rumah Rp20 Juta |
Pada 2021, rehabilitasi RTLH hanya sekitar 52 unit, kemudian pada 2022 sebanyak 150 unit, dan pada 2023 sebanyak 300 unit.
"Setiap tahunnya, rehabilitasi RTLH jumlahnya berbeda-beda sesuai kemampuan keuangan daerah," jelasnya.
Dia mengatakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani rehabilitasi RTLH tidak hanya DPUPKP, tetapi ada Dinsos PPPA dan Bagian Kesra Setda Kulon Progo.
Bantuan satu unit RTLH Rp15 juta. Bantuan ini untuk meningkatkan kualitas rumah, tidak harus dari nol perbaikan. Misalnya, yang rusak atap dan dindingnya, bisa mendapat bantuan.
Syarat untuk menerima bantuan rehabilitasi yakni tidak layak huni dan masuk data kemiskinan, dan status tanah jelas atau tidak ada sengketa, serta ada swadaya dari masyarakat.
"Tujuan utama bantuan rehabilitasi RTLH adalah rumah warga atau penerima lebih layak huni," katanya.
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kulon Progo Suparno mengatakan jumlah RTLH di Kulon Progo memang masih banyak. Hal ini sudah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) setiap tahun.
Namun, alokasi anggaran untuk penanganan RTLH belum bisa maksimal karena keterbatasan anggaran.
"Kemampuan keuangan pemkab yang terbatas," katanya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
