Hal tersebut sesuai amanat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Terutama di masa pandemi covid-19, kebutuhan rumah yang layak huni menjadi satu keharusan. Namun, mirisnya masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah terutama yang layak untuk dihuni.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Tahun 2020 angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta, belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700-800 ribu per tahun.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mencatat ada 5,67 juta unit kebutuhan rumah layak huni bagi para Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Kami berharap tiap entitas dalam ekosistem perumahan dapat mendukung pembiayaan untuk rumah bagi MBR, apalagi rumah menjadi kebutuhan primer terutama sebagai tempat paling aman di masa pandemi," ujarnya dalam Forum Group Discussion: Kelangsungan Hidup Rumah bagi MBR 2022.
Suntikkan program perumahan
Kementerian PUPR berupaya mengatasi backlog khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Sejuta Rumah. Program ini dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2015, dan masih berlanjut hingga saat ini.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program Sejuta Rumah terus dilaksanakan agar setiap warga negara Indonesia dapat memiliki dan tinggal di rumah yang layak huni. Terlebih di masa pandemi covid-19.
"Program Sejuta Rumah akan tetap dilanjutkan karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi. Di masa pandemi rumah menjadi salah satu hal penting bagi masyarakat agar bisa terhindar dari penularan virus," ujar Menteri Basuki.
Program Sejuta Rumah merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan, termasuk perbankan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia.
Selama 2020, atau saat pandemi covid-19 pertama kali melanda dunia pembangunan rumah hanya 965.217 unit. Sementara pada 2021, jumlah yang terbangun tembus 1.105.707 unit rumah layak huni di seluruh Indonesia.
"Capaian tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan. Misalnya pengembang perumahan, perbankan, sektor swasta, serta masyarakat," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.
Salah satu program perumahan pemerintah yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). FLPP adalah salah satu jenis Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) subsidi yang disediakan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
PT Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan salah satu bank penyalur subsidi rumah terbanyak. Sepanjang 2021 saja, BTN telah menyaluran KPR Sejahtera FLPP mencapai lebih dari Rp17 triliun untuk lebih dari 117 ribu unit rumah.
"Dengan pencapaian tersebut kami telah berkontribusi setidaknya 65 persen dari angka pencapaian penyaluran KPR Sejahtera FLPP nasional pada 2021 yang mencapai lebih dari 178 ribu unit," kata Direktur Consumer & Commercial Banking Bank BTN Hirwandi Gafar.
Tahun ini, perseroan langsung tancap gas dengan siap menyalurkan KPR FLPP 200 ribu unit. Per Januari 2022 BTN telah menyalurkan 13.192 unit, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai 2.302 unit.
"BTN semakin siap karena banyak improvement dari business process, misalnya sentralisasi lending process, commercial banking center, aplikasi KPR online kami semakin mantap yaitu BTN Properti, inovasi produk serta program KPR kami juga semakin menarik," ujarnya.
Selain strategi tersebut, Bank BTN juga gencar berkolaborasi dengan developer untuk menciptakan sinergi pemasaran dengan mempertemukan supply dan demand melalui media marketing bersama ke berbagai instansi serta melakukan pemasaran kepada instansi yang memiliki potensi penyaluran pembiayaan perumahan.
Tak hanya itu, BTN juga mendukung pemenuhan rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). BTN menggelar akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BP2BT online secara nasional.
Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar mengatakan untuk memacu penyaluran KPR BP2BT, perseroan merancang skema baru KPR Subsidi BP2BT yang menawarkan masa fixed rate hingga 10 tahun, dari sebelumnya hanya 2 tahun.
Dengan skema tersebut, masyarakat kelas menengah ke bawah dapat memiliki rumah dengan nilai cicilan yang lebih murah. Sepanjang 2021, BTN telah merealisasikan sebanyak 2.250 unit KPR BP2BT.
"Kami berupaya menghadirkan fasilitas KPR subsidi yang sesuai dengan profil kalangan masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka dapat segera menikmati hunian yang nyaman dan aman terutama di masa pandemi ini," katanya.
KPR BP2BT BTN merupakan produk pembiayaan pemilikan rumah racikan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan BTN. Skema ini memberi bantuan uang muka hingga Rp40 juta dan fasilitas kredit dengan tenor hingga 20 tahun.
BTN juga berinovasi dengan menawarkan skema fixed rate pada fitur Graduated Payment Mortgage (GPM) yang menawarkan keringanan angsuran berjenjang. Ada dua skema yang ditawarkan yaitu keringanan angsuran berjenjang dengan fixed rate 9,5 persen selama lima tahun dan fixed rate 10 persen selama 10 tahun.
Hirwandi menjelaskan dengan bantuan uang muka dan skema fixed rate tersebut, angsuran di lima atau 10 tahun pertama akan lebih murah. Kenaikan nilai cicilan setelah melewati masa fixed rate pun, akan meningkat dengan angsuran yang masih mampu dibayar oleh MBR.
Fasilitas KPR Subsidi BP2BT ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memiliki hunian baik rumah tapak maupun yang dibangun secara swadaya. Batas harga rumah yang bisa menggunakan fasilitas tersebut akan bergantung pada zona lokasi yang ditetapkan Kementerian PUPR.
Untuk rumah tapak mulai dari Rp150 juta hingga Rp219 juta. Kemudian untuk rumah susun mulai Rp288 juta hingga Rp385 juta. Lalu, untuk rumah yang dibangun secara swadaya berkisar Rp120 juta hingga Rp155 juta.
Sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian PUPR, masyarakat yang bisa mengakses skema KPR BP2BT adalah mereka yang belum memiliki rumah dan belum pernah mendapatkan subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah. Selain itu, MBR yang bisa mengakses KPR tersebut wajib memiliki rekening tabungan selama minimal 3 bulan.
Kemudian, ada batasan penghasilan yang ditetapkan untuk dapat menikmati fasilitas KPR tersebut, baik sendiri maupun bersama pasangan. PUPR mengatur nilai penghasilan itu sesuai dengan zona wilayah yaitu penghasilan maksimal Rp6 juta dan Rp8,5 juta untuk wilayah Papua & Papua Barat.
BTN 'jemput bola'
BTN terus mengoptimalkan seluruh kanal distribusi untuk KPR Sejahtera, bekerjasama dengan developer, para agen properti serta menyelenggarakan akad KPR Sejahtera secara massal di seluruh Kantor Cabang Bank BTN.Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk memperlancar proses penyaluran KPR Sejahtera, BTN tak segan melakukan upaya 'jemput bola'. BTN juga menerapkan strategi all out, misalnya menggandeng para developer yang mulai aktif melakukan penjualan dan membuka lahan baru untuk dibangun perumahan subsidi.
"Saat ini, semua bank berkompetisi untuk dapat memenangkan pasar KPR Sejahtera, karena itu BTN dengan pengalaman yang panjang memberikan kualitas pelayanan kredit yang lebih baik dan cepat akan menjadi nilai tambah," jelasnya.
Haru menambahkan, BTN terus mencari pasar yang potensial untuk penyaluran KPR Sejahtera FLPP maupun program KPR Subsidi yang lain. Untuk itu, BTN tengah melakukan kajian terutama bagi pekerja sektor informal seperti pedagang pasar, nelayan, dan lain sebagainya.
BTN gencar melakukan sinergi dengan berbagai institusi dan komunitas untuk membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan. Salah satu sinergi yang dilakukan bekerjasama dengan komunitas santri melalui NU Circle dalam menciptakan santri developer di berbagai daerah.
Haru berharap dengan kegiatan ini maka akan banyak lahir para pengusaha properti dari kalangan santri atau santri developer. Sehingga para santri developer ini akan bersama-sama dengan BTN bisa mengurangi backlog rumah yang ada di Indonesia.
"Karyawan RSPAD Gatot Subroto baik yang ASN maupun Non ASN dapat menikmati fasilitas pembiayaan rumah subsidi maupun nonsubsidi dari Bank BTN sesuai dengan kebutuhan masing-masing," ungkapnya.
BTN juga bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) melalui program yang ditujukan untuk pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut bernama Manfaat Layanan Tambahan (MLT)
Peserta BP Jamsostek dapat memanfaatkan layanan tambahan berupa fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BP Jamsostek dari BTN.
Sementara fasilitas KPR BPJamsostek, termasuk take over kredit, rumah baru, rumah second maupun rumah indent, BTN menyediakan plafond pinjaman hingga Rp500 juta dengan jangka waktu maksimal 30 tahun untuk rumah tapak, dan 20 tahun untuk rumah susun.
Untuk mendorong pembiayaan rumah MBR pada 2022, perseroan menyiapkan hampir 4.000 jaringan kantor dan 11 ribu sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki ekosistem digital penyaluran KPR yang memangkas proses kredit menjadi hanya lima hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
