Terdapat beberapa isu dalam penataan kawasan Jabodetabek-Punjur. Foto: Shutterstock
Terdapat beberapa isu dalam penataan kawasan Jabodetabek-Punjur. Foto: Shutterstock

6 Isu Tata Ruang Jabodetabek-Punjur

Properti bpn tata kota Penataan Kawasan Puncak
Rizkie Fauzian • 12 Juni 2020 13:04
Jakarta: Kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak hingga Cianjur (Jabodetabek-Punjur) merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi.
 
Kawasan dengan luas wilayah 7.062 km² tersebut mengalami laju pertumbuhan penduduk 2,9 persen per tahun. Sehingga Jabodetabek-Punjur bisa dianggap kawasan metropolitan terbesar di Indonesia, dan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo.
 
"Perkembangan sangat dinamis dapat dilihat dari perubahan penggunaan lahannya dengan rasio konversi lahan menunjukkan 48 persen lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun dan 24 persen konversi lahan sawah menjadi bangunan," ujar Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Abdul Kamarzuki dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juni 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih lanjut, Abdul Kamarzuki mengungkapkan terdapat enam isu strategis kawasan Jabodetabek-Punjur sehingga dibuat kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.
 
"Terdapat enam isu yang ditinjau yaitu banjir, ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, kemacetan dan juga antisipasi pemindahan Ibu Kota Negara," ungkapnya.
 
Dari enam isu tersebut, banjir dan macet memang sudah menjadi momok bagi masyarakat Jabodetabek-Punjur, khususnya di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
 
Untuk itu, dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 dikembangkan konsep penanganan banjir melalui konsep pola ruang, Jabodetabek-Punjur Sebagai Kawasan Terpadu Hulu, Tengah, Hilir hingga Pesisir.
 
"Dengan diaturnya konsep pola ruang ini, maka kawasan yang masuk dalam hulu, tengah, hilir dan pesisir masing-masing memiliki peran. Kawasan hulu berperan sebagai kawasan lindung dan sumber air, kawasan tengah berperan sebagai kawasan penyangga dan resapan air, kawasan hilir berperan sebagai kawasan budidaya dan kawasan pesisir berperan sebagai lindung pesisir dan kawasan budidaya," ujarnya.
 
Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur, penanganan banjir juga dilakukan melalui penetapan Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) yang saat ini hanya ada di 305 titik.
 
"Penetapan SDEW juga merupakan salah satu upaya pengendali banjir yang terus dilakukan, karena terdapat pengurangan SDEW dari 2008. Dari yang tadinya terdapat 525 SDEW, saat ini hanya 305 SDEW. Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap pengendalian banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur," ungkapnya.
 
Di dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 juga dikembangkan penyelesaian isu kemacetan yang hingga saat ini dirasa belum berhasil teratasi. Masalah kemacetan akan diatasi oleh transportasi massal berbasis rel dan juga 24 rencana titik pengembangan Transit Oriented Development (TOD).
 
Dirjen Tata Ruang menambahkan bahwa di dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 telah memperhitungkan sedikitnya tiga aspek yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi secara berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan perencanaan tata ruang.
 
"Dengan Perpres ini kami harapkan dapat mewujudkan penyediaan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas perkotaan dalam suatu metropolitan yang terpadu dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan," ucapnya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif