Realisasi Rumah Subsidi FLPP Baru 52,67 Persen, Ini Data Terbaru 2026

Jakarta: Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 184.342 unit per 19 Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 52,67 persen dari target 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penyaluran rumah subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menjelang akhir tahun anggaran 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan BP Tapera, perbankan, asosiasi pengembang, dan perwakilan konsumen.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan percepatan diperlukan untuk mengoptimalkan capaian program perumahan hingga akhir tahun. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi KUR Perumahan dan KPR subsidi FLPP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian perumahan subsidi dan KUR Perumahan tahun ini. Untuk KUR Perumahan ada BRI dan FLPP ada BTN,” ujar Maruarar.

Realisasi Rumah Subsidi FLPP Oktober 2026

Berdasarkan data BP Tapera per 19 Oktober 2026, penyaluran FLPP terdiri atas 184.318 unit rumah tapak dan 24 unit rumah susun.

BP Tapera juga mencatat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit yang masih dalam proses, mulai dari pembangunan hingga akad kredit. Sementara itu, ketersediaan rumah subsidi tercatat sebanyak 28.208 unit.

Jika seluruh potensi permintaan tersebut terealisasi, akumulasi penyaluran diproyeksikan mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target tahunan. Namun, angka tersebut masih berupa proyeksi dan bergantung pada penyelesaian proses pembangunan serta akad kredit.
 

Realisasi penyaluran selama Oktober 2026 tercatat mencapai 19.334 unit hingga 19 Oktober. Jumlah tersebut melampaui realisasi sepanjang Oktober 2025 yang mencapai 14.746 unit.

Meski menunjukkan peningkatan dibandingkan periode Oktober tahun sebelumnya, penyaluran FLPP masih perlu dipercepat untuk mendekati target 350.000 unit pada akhir 2026.

Penyaluran KUR Perumahan Capai Rp27,74 Triliun

Selain rumah subsidi, Kementerian PKP mengevaluasi penyaluran Kredit Program Perumahan yang mencakup pembiayaan dari sisi permintaan dan penyediaan.

Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026 yang dipaparkan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, total penyaluran pembiayaan mencapai Rp27,74 triliun kepada 115.897 debitur. Nilai tersebut setara dengan 68,21 persen dari target Rencana Target Pagu (RTP) 2026 sebesar Rp40,67 triliun.

Dari sisi permintaan, penyaluran mencapai Rp18,28 triliun kepada 112.014 debitur atau 80,15 persen dari target RTP sisi permintaan. Pembiayaan tersebut meliputi renovasi rumah sebesar Rp13,55 triliun kepada 91.824 debitur, pembelian rumah Rp2,82 triliun kepada 10.574 debitur, serta pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha Rp1,19 triliun kepada 9.616 debitur.

Sementara itu, penyaluran dari sisi penyediaan mencapai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97 persen dari target RTP sisi penyediaan. Pembiayaan tersebut mencakup pengembang perumahan sebesar Rp5,47 triliun, pedagang bahan bangunan Rp2,94 triliun, serta penyedia jasa konstruksi Rp1,06 triliun.

Data tersebut menunjukkan pembiayaan perumahan tidak hanya menyasar kebutuhan kepemilikan dan renovasi rumah, tetapi juga mendukung pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan hunian.

Perbankan Diminta Tingkatkan Penyaluran

Maruarar meminta bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank pembangunan daerah (BPD), dan bank swasta meningkatkan kontribusi dalam penyaluran KUR Perumahan.

Menurut dia, partisipasi perbankan yang lebih luas diperlukan untuk memperbesar akses pembiayaan, termasuk bagi pekerja informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perbankan swasta dan BPD harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya bertumpu pada Himbara,” kata Maruarar.

Dari sisi perbankan, BRI mencatat tambahan plafon kredit Rp8 triliun sehingga total plafon kreditnya pada 2026 mencapai Rp16 triliun. Sementara itu, BTN telah menyalurkan Kredit Program Perumahan sebesar Rp6,03 triliun kepada 9.123 debitur atau 60,26 persen dari target RTP bank tersebut.

Adapun BPD Jawa Tengah mencatat realisasi Rp1,39 triliun atau 92,48 persen dari target RTP.

Kementerian PKP juga menyoroti optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga pemerintah untuk memperluas akses KUR Perumahan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor perumahan dan meningkatkan kapasitas penyediaan hunian.

Agenda Perumahan hingga Akhir 2026

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kementerian PKP turut membahas agenda gentengisasi yang direncanakan berjalan beriringan dengan program bedah rumah dan penyediaan rumah subsidi. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus melibatkan UMKM produsen dan pemasok bahan bangunan.

Kementerian PKP merencanakan tiga agenda strategis dengan mengundang Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut meliputi peluncuran gentengisasi sebanyak 2,4 juta genteng pada 8 November 2026, akad massal 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026, serta akad massal 30.000 rumah subsidi di Bekasi pada 31 Desember 2026.

Kementerian PKP bersama BP Tapera, tim KUR Perumahan, dan mitra perbankan akan melanjutkan pemantauan serta evaluasi penyaluran secara berkala. Evaluasi tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi kendala dan mempercepat realisasi kuota pembiayaan perumahan yang masih tersedia.


(KIE)

• Rumah Subsidi FLPP
• Rumah Subsidi
• KPR subsidi