NEWS
Backlog Rumah Jawa Barat Capai 2 Juta, Penyaluran FLPP Tembus 39 Ribu Unit
Rizkie Fauzian
Rabu 07 Oktober 2026 / 09:43
- Backlog Jawa Barat: Sebanyak 2.025.120 rumah tangga di Jawa Barat belum memiliki rumah pada 2026
- FLPP: Penyaluran FLPP di Jawa Barat mencapai 39.140 unit, tertinggi secara nasional.
- Subang: Backlog kepemilikan rumah di Subang mencapai 17,98 ribu rumah tangga dengan pasokan 1.678 unit.
Subang: Kebutuhan hunian di Jawa Barat masih cukup besar. Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat sebanyak 2.025.120 rumah tangga di Jawa Barat belum memiliki rumah pada 2026.
Jumlah tersebut setara dengan 14,21 persen rumah tangga di Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Subang, backlog kepemilikan rumah mencapai 17,98 ribu rumah tangga atau 3,76 persen.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab melalui penguatan ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Bank bjb merupakan salah satu mitra strategis BP Tapera dalam memperluas akses pembiayaan rumah subsidi FLPP. Sinergi ini menjadi bagian penting untuk menjawab tantangan kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Heru dikutip dari laman resmi, Rabu, 7 oktober 2026.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan kontribusi penyaluran FLPP tertinggi, yakni sebanyak 39.140 unit rumah.
Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat berbagai kebijakan perumahan. Di antaranya peningkatan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit pada 2026, relaksasi SLIK OJK, pembebasan pajak Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga perluasan tenor pembiayaan rumah subsidi sampai 40 tahun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan percepatan penyediaan rumah membutuhkan kerja sama seluruh pihak dalam ekosistem perumahan.
"Supply dan demand semuanya harus disisir. Tentu ini harus teamwork, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem perumahan," ujar Maruarar.
Ia juga mendorong Bank bjb meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pembiayaan perumahan, terutama melihat besarnya kebutuhan rumah subsidi di Jawa Barat.
Pasokan tersebut terdiri dari 127 unit rumah yang sudah ready stock, 29 unit dalam proses pembangunan, serta 1.360 unit yang masih berada dalam tahap kavling.
Kolaborasi BP Tapera, Kementerian PKP, Bank bjb, pemerintah daerah, dan pengembang diharapkan dapat memperkuat sisi pembiayaan sekaligus memastikan ketersediaan rumah bagi masyarakat.
Penguatan ekosistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau serta mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah.
(KIE)
Jumlah tersebut setara dengan 14,21 persen rumah tangga di Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Subang, backlog kepemilikan rumah mencapai 17,98 ribu rumah tangga atau 3,76 persen.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab melalui penguatan ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Bank bjb merupakan salah satu mitra strategis BP Tapera dalam memperluas akses pembiayaan rumah subsidi FLPP. Sinergi ini menjadi bagian penting untuk menjawab tantangan kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Heru dikutip dari laman resmi, Rabu, 7 oktober 2026.
Penyaluran FLPP Jawa Barat Tertinggi
BP Tapera mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara nasional pada 2026 telah mencapai 166.938 unit rumah senilai Rp20,79 triliun.Jawa Barat menjadi provinsi dengan kontribusi penyaluran FLPP tertinggi, yakni sebanyak 39.140 unit rumah.
Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat berbagai kebijakan perumahan. Di antaranya peningkatan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit pada 2026, relaksasi SLIK OJK, pembebasan pajak Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga perluasan tenor pembiayaan rumah subsidi sampai 40 tahun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan percepatan penyediaan rumah membutuhkan kerja sama seluruh pihak dalam ekosistem perumahan.
"Supply dan demand semuanya harus disisir. Tentu ini harus teamwork, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem perumahan," ujar Maruarar.
Ia juga mendorong Bank bjb meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pembiayaan perumahan, terutama melihat besarnya kebutuhan rumah subsidi di Jawa Barat.
Pasokan Rumah di Subang Capai 1.678 Unit
Di Kabupaten Subang, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 1.115 unit rumah. Sementara dari sisi pasokan, tersedia 1.678 unit rumah.Pasokan tersebut terdiri dari 127 unit rumah yang sudah ready stock, 29 unit dalam proses pembangunan, serta 1.360 unit yang masih berada dalam tahap kavling.
Kolaborasi BP Tapera, Kementerian PKP, Bank bjb, pemerintah daerah, dan pengembang diharapkan dapat memperkuat sisi pembiayaan sekaligus memastikan ketersediaan rumah bagi masyarakat.
Penguatan ekosistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau serta mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah.
(KIE)
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0052 [51]
